(Taiwan, ROC) - Yuan Legislatif Jumat (13) ini akan menyelenggarakan Sidang Interim, hari ini (11) Ketua partai Kuomintang (KMT) Ma Ying-jeou (馬英九) sore ini dalam rapat partai menyampaikan, semenjak aksi protes Perjanjian Perdagangan Jasa (PPJ) di bulang Maret telah menunda pemeriksaan Rencana Undang-Undang yang penting di Yuan Legislatif, sehingga memutuskan untuk membuka Sidang Interim guna mengulas Zona Percontohan Ekonomi Bebas, RUU Pengawasan Perjanjian Antar Selat dan PPJ.
Menanggapi sikap pemboikatan partai oposisi yang terus menerus berkaitan zona percontohan dan pengawasan perjanjian antar selat, Ma menuturkan, dalam pidato terbuka ketua partai DPP Tsai Ying-wen (蔡英文) bulan November tahun lalu di Singapura pernah menyampaikan, “Taiwan adalah ekonomi kepulauan, untuk memainkan peran penting di panggung ekonomi regional dan dunia maka harus dibangun menjadi badan ekonomi yang mampu menerima liberalisasi seluas-luasnya”. Ma menilai hal itu sejalur dengan zona percontohan ekonomi yang didorong oleh pemerintah pada saat ini, bila partai oposisi menilai ada yang tidak layak, boleh mengajukan versi untuk diperiksa bersama dan jangan memboikot saja.
Presiden Ma menyampaikan : Apabila Rencana Undang-Undang Zona Percontohan Ekonomi Bebas yang diajukan oleh Dewan Pengembangan Nasional ada yang tidak pantas, kurang layak, tidak sempurna, saya rasa partai oposisi boleh menyampaikan opininya, versi mereka, semua pihak boleh memeriksa secara bersamaan dalam Sidang Interim, saya rasa ini sangat penting. Saya sangat berharap dilakukan dengan dialog yang damai, prosedur demokrasi, jangan menggunakan kekerasan atau bentrokan fisik dalam menyelesaikan masalah.
Zona bebas ini mencakup banyak wilayah “6 pelabuhan 1 bandara” terutama kota besar. Kerja pemerintah untuk menyesuaikan struktur industri, pelonggaran hukum, membuka pasar berpengaruh keberhasilan Taiwan untuk berintegrasi dengan ekonomi regional. Saat ini Taiwan dihadapi oleh masalah ekonomi, partai manapun yang berkuasa harus menghadapinya, oleh karena itu Taiwan harus bergerak menuju ke arah ekonomi yang bebas karena apabila tidak maka akan merugikan rakyat.
Ma juga menyampaikan, saat ini permintaan utama dari aksi PPJ adalah UU pengawasan perjanjian antar selat dan meminta “Legalisasi dulu baru memeriksa”. Yuan Eksekutif sudah sejak 3 April mengajukan konsep ke Yuan Legislatif, sampai sekarang sudah 2 bulan, dalam kurun waktu ini DPPP malah menjajah kursi ketua dan memboikot. Beliau menilai Sidang Iterim adalah waktu yang tepat, parpol oposisi seharusnya menggunakan sikap demokrasi, cara yang damai dalam memeriksa untuk menjawab permintaan rakyat.
Di atas sangsana demokrasi, kata Ma, pekerjaan harus dilakukan dengan cara yang demokrasi, bila menjajah kursi ketua, ini bukanlah kepemimpinan yang demokrasi, juga bukan cara yang adil, bukan harapan rakyat. Ma menegaskan, opini yang disampaikan oleh parpol bukan bagaikan papan besi, semua pihak harus mengalah untuk mencari jalan keluar agar dapat memupuk dasar yang positip dan baik bagi masa depan ekonomi Taiwan.