Presiden Ma Ying-jeou menyerukan legislator untuk menyelesaikan peratifikasian tiga rancangan undang-undang ekonomi dalam sidang istimewa Yuan Legislatif yang dijadwalkan dibuka 13 Juni, agar hasil konkrit bisa dicapai dalam memajukan perkembangan ekonomi.
Tiga RUU yang dimaksud adalah RUU Pemonitoran Perjanjian Antar Selat Taiwan, RUU Area Ekonomi Bebas dan RUU Perjanjian Perdagangan Jasa Antar Selat Taiwan. Imbauan tersebut diajukan oleh Presiden Ma ketika menemui Jerome Chen, seorang profesor hukum dari Universitas New York, di Kantor Kepresidenan pada hari Senin.
Presiden Ma mengatakan, “Saya harap RUU Pemonitoran Perjanjian Antar Selat Taiwan, RUU Area Ekonomi Bebas dan RUU Perjanjian Perdagangan Jasa Antar Selat Taiwan bisa dibicarakan, karena semua ini sangat penting dan berhubungan erat dengan perkembangan ekonomi serta hubungan antar Selat Taiwan. Saya harap hasil konkrit bisa dicapai dalam sidang istimewa Yuan Legislatif kali ini.”
Ma juga secara khusus menegaskan kepentingan diluluskannya Perjanjian Perdagangan Jasa, mengingat bahwa pada saat menunggu perkembangan baru RUU tersebut, Kementrian Ekonomi telah mengkonfirmasi bahwa perundingan atas isu ekonomi lain dengan Daratan Tiongkok telah untuk sementara dihentikan.
Wakil Menteri Ekonomi Duh Tyzz-Jiun (杜紫軍) membuktikan, tidak ada satu pun perundingan yang diselenggarakan antara Taiwan dan Daratan Tiongkok atas isu ekonomi dalam dua bulan terakhir.
Untuk diketahui, Perjanjian Perdagangan Jasa antar Selat Taiwan telah ditandatangani oleh Taipei dan Beijing pada Juni 2013 tapi sampai sekarang tidak berlaku karena tidak mampu diluluskan di Yuan Legislatif.
Upaya partai berkuasa Kuomintang (KMT) untuk meluluskannya pada Maret lalu bahkan mencetuskan protes besar-besaran dari kalangan mahasiswa dengan cara menduduki gedung Yuan Legislatif, yang hanya berakhir setelah pemerintah berjanji akan menetapkan suatu undang-undang yang bisa lebih ketat dalam memonitor isi perjanjian antara Taiwan dan Daratan Tiongkok.