(Taiwan, ROC) – Setelah partai DPP duduk dalam kursi pemerintahan, hubungan antar selat terlihat terhenti dan tidak mengalami perkembangan. Komisi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Yuan Legislatif pada hari Kamis tanggal 29 September mengundang Kementrian Kehakiman, Dewan Urusan Daratan Tiongkok untuk memberikan laporan yang bertajuk “Perkembangan hubungan kerjasama bidang penanganan kejahatan criminal antar selat setelah 20 Mei”. Dalam laporan yang diberikan oleh Kementrian Kehakiman menyebutkan bahwa setelah inaugurasi 20 Mei, semua hubungan surat menyurat, pencarian data dan dokumen pelaku kriminal dan sebagainya antar selat, masih berlangsung secara normal dan lancar. Tetapi untuk masalah hubungan kerjasama dalam bidang pertukaran informasi, kerjasama dalam penanganan kasus, penangkapan pelaku kriminal, memang terlihat pasif dan tidak mengalami perkembangan.
Terkait pertanyaan dari Yuan Legislatif, apakah sistim yang dibangun antar selat dalam hal penanganan kasus kriminal saat ini, hanya tinggal nama semata? Menteri Kehakiman, Chiu Tai-san menjelasakan bahwa hubungan kerjasama terakhir yang sempat dilakukan adalah pada bulan April dan Mei lalu, terkait penanganan kasus penipuan yang terjadi di Kenya dan Malaysia. Selanjutnya, sistim platform yang terbentuk sebelumnya dalam hal penanganan tindakan kejahatan antar selat, masih tetap ada, hanya saja berjalan secara tertutup dan semuanya dikembalikan kepada sikap dari Daratan Tiongkok.
Sehubungan dengan kasus penipuan melalui jalur telekomunikasi lintas negara, dan salah satu pelaku asal Taiwan yang melarikan diri ke Daratan Tiongkok, apakah berkemungkinan untuk dapat ditangkap dan dipulangkan kembali ke Taiwan? Chiu Tai-san menjawab bahwa semua sistim masih tetap ada dan berlaku, kini hanya tinggal menunggu sikap dari masing-masing pihak antar selat bagaimana cara dan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.