(Taiwan, ROC) Menuntut ideologi sendiri di suatu negara demokratis adalah hal awam, tapi demokrasi seharusnya tidak dipakai sebagai alat komersial, karena ini tidak adil bagi masyarakat, juga mungkin membawa dampak negatif terhadap negara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Yuan Legislatif Su Jia-chuan (蘇嘉全) pada hari Senin, 19 September, menanggapi kunjungan delapan pemimpin pemerintah daerah ke Daratan Tiongkok untuk mempromosikan pariwisata ke masing-masing kota atau kabupaten.
Kedelapan pemimpin yang mayoritas dari partai oposisi Kuomintang (KMT) itu berkunjung dan bertemu dengan petinggi Daratan Tiongkok pada hari Minggu, menyerukan kedua belah Selat Taiwan secepatnya memulihkan perundingan yang dihentikan setelah Partai Progresif Demokratik (DPP) memegang kekuasaan 20 Mei.
Kesamaan dari semua pemimpin tersebut adalah, mereka semuan mendukung “konsensus 1992,” kesepakatan yang dicapai antara Taiwan dan Daratan Tiongkok perihal interaksi antar Selat Taiwan. “Konsensus 1992” saat ini adalah kunci bagi dibuka kembalinya perundingan antar selat, karena Beijing memintanya sebagai salah satu premis, sedangkan pemerintah DPP tidak bersedia mengakuinya.
Perihal isu ini, Su berpendapat, adalah hal normal bagi setiap pihak di negara demokratis untuk menuntut ideologi masing-masing, tapi demokrasi sendiri seharusnya tidak dipergunakan sebagai alat komersial.
Su Jia-chuan mengatakan, “Kalau kamu mengakui konsensus 1992, saya akan setuju memberikan sesuatu. Ini bukan hal normal. Setiap negara hendaknya mempunyai prestasi dan norma demokrasi, tapi dia tidak boleh dipakai sebagai suatu alat, misalnya alat komersial, karena ini tidak adil bagi masyarakat.”
Su juga khawatir, andaikata demokrasi digunakan sebagai alat komersial, dampak negatif akan muncul terhadap sosial dan negara.