(Taiwan, ROC) Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC), lembaga pemerintah tertinggi di Taiwan yang menangani hubungan antar Selat Taiwan, menegaskan kembali pendirian pemerintah pada hari Minggu, 18 September, bahwa kondisi politik seharusnya tidak dikaitkan dengan perkembangan hubungan Taiwan-Daratan Tiongkok agar pengertian mutual bisa diperoleh antara kedua pihak.
Pernyataan tersebut dirilis oleh MAC untuk merespon komentar tentang hubungan antar Selat Taiwan yang disampaikan di Beijing pada hari yang sama oleh ketua Konperensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok Yu Zhengsheng (俞正聲) dan kepala Kantor Urusan Taiwan di bawah Departemen Dalam Negeri Daratan Tiongkok Zhang Zhijun (張志軍).
Dalam pertemuan dengan rombongan delapan kepala pemerintah daerah Taiwan yang sedang berkunjung di Beijing, Yu menyalahkan pemerintah baru Taiwan sebagai pihak yang mengakibatkan mundurnya perkembangan hubungan antar Selat Taiwan, yang sebetulnya berkembang damai sebelum inaugurasinya Mei lalu.
Yang dimaksud Yu adalah tidak bersedia diakuinya “konsensus 1992” oleh pemerintah Partai Progresif Demokratik (DPP) yang merupakan fondasi bagi penjalinan hubungan Taiwan-Daratan Tiongkok pada saat pemerintah Taiwan dikontrol oleh Partai Kuomintang (KMT) di bawah pimpinan Ma Ying-jeou (馬英九).
Berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada tahun 1992 itu, Taiwan dan Daratan Tiongkok sama-sama mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok, tapi setiap pihak boleh menginterpretasi maknanya secara individu. Bagi Taiwan, “satu Tiongkok” adalah Republik Tiongkok.
Setelah Tsai Ing-wen (蔡英文) dan DPP memenangkan pemilu presiden dan legislatif pada 16 Januari, 2016, pemerintah baru yang dibentuk menolak mengakui konsensus tersebut, hanya menegaskan mereka menghormati “kenyataan sejarah” bahwa perunding dari kedua pihak bertemu di Hong Kong pada 1992 dan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah pengakuan serta pengertian.
Dalam pernyataan pada hari Minggu, MAC mengemukakan, sejak 20 Mei, pemerintah telah berkali-kali menegaskan kembali pendirian menghormati perundingan bersejarah pada 1992 itu, dan telah berusaha mempromosikan perkembangan hubungan antar Selat Taiwan yang stabil dan damai.
Pemerintah berpegang pada sikap positif terhadap interaksi antar Selat, dan percaya bahwa tidak ada kondisi politik apa pun yang seharusnya ditetapkan bagi pertukaran pariwisata dan akademik atau interaksi antar kota, tutur MAC.
Hanya dengan tidak ditaatinya premis politik apa pun, tambah MAC, kedua pihak baru bisa sungguh-sungguh saling mengenali dan menyelami.
MAC juga menyerukan kedua pihak secepatnya kembali berdialok atau berkomunikasi atas isu-isu yang bersangkutan dengan keuntungan mutual.
Perundingan antar Selat Taiwan telah dihentikan sejak pemerintah DPP memegang kekuasaan 20 Mei.