(Taiwan, ROC) Negosiasi antara Pemerintah dengan pegawai loket jalan toll yang meminta asosiasi pekerja telah menghasilkan kesepakatan, pemerintah akan menggunakan cara subsidi untuk menyelesaikan masalah sengketa gaji dan penempatan yang menimbulkan kritikan responsif pada pemerintah.
Terkait dengan hal ini, Perdana Menteri Lin Chuan, hari Jumat (19/8) ketika diwawancarai menyampaikan, masalah pegawai loket jalan tol tidak dapat dilihat pada satu sisi saja, harus melihat apakah permintaan mereka itu masuk akal. Ia menekankan, specifik penempatan pegawai loket tol yang dilakukan Fetc sebelumnya tidak terlalu baik, sehingga berdasarkan peraturan hukum yang ada, tanggung jawab yang harus ditanggung Fetc tidak terlalu banyak, untuk itu pemerintah meminta Fetc untuk lebih bertanggung jawab, pemerintah juga meminta pertanggungjawaban atas bagian yang tidak detailnya.
Lin Chuan mengatakan, “Yang utama kami debatkan beberapa waktu lalu adalah masalah penempatan, spesifik penempatan Fetc sebelumnya sebenarnya tidak dispesifikasikan dengan baik sehingga menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak, berdasarkan peraturan hukum, Fetc tidak perlu bertanggung jawab banyak, untuk itu kami berharap Fetc dapat memberikan tanggungjawabnya pada masyarakat sosial, pemerintah juga meminta tanggung jawab pada bagian tidak rinci pada saat penandatangan kontrak, pertanggungjawabkan untuk bagian ini.”
Selain itu, media melaporkan, saat ini pengelola dari 8 bank bursa saham besar adalah pan biru, pemerintah baru dipertanyakan apakah sulit mencari orang. terhadap hal ini Lin Chuan mengatakan, pemerintah sebelumnya bertanggung jawab atas bank dan badan usaha milik negara, apabila tidak dengan baik mengerjakannya atau mungkin keterlaluan, pemerintah akan segera mengantikannya; apabila berkerja dengan baik maka akan mempertimbangkan untuk tetap meneruskan hingga habis masa baktinya, yang perlu diganti akan diganti. Lin Chuan menegaskan, saat ini ada sebagian yang telah mengundurkan diri, berhubung personil terkait industri utilitas umum dan pembangunan sosial harus bertanggung jawab pada masyarakat, pemerintah akan mempertimbangkan dan berpikir hati-hati untuk menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan, untuk beberapa bulan ini akan satu persatu diselesaikan.