(RTI/ANTARA) - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan dukungan atas rencana penyesuaian belanja yang akan dilakukan pemerintah untuk mendorong efektivitas pelaksanaan APBN. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani seusai bertemu pimpinan DPD, di Jakarta.
Pertemuan tersebut untuk membahas rencana penyesuaian belanja pemerintah berupa pemotongan anggaran sebesar Rp133,8 triliun yang terdiri atas belanja kementerian / lembaga Rp65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp68,8 triliun.
Dia menjelaskan penyesuaian belanja transfer daerah dilakukan secara selektif terhadap dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, maupun dana desa, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini dan upaya menjaga ketersediaan anggaran.
Sedangkan untuk dana alokasi khusus yang non fisik maupun fisik akan ditelusuri kembali pos-pos pengeluaran yang belum perlu dicairkan serta melakukan kajian ulang terhadap sistem administrasi pencairan dana desa.
Terkait belanja kementerian/lembaga, dia memastikan penundaan pencairan anggaran akan dilakukan kepada belanja non prioritas yang tidak mempengaruhi kinerja pemerintah dalam menjaga momentum pergerakan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan.
Ketua Komite IV DPD, Ajiep Padindang, mengatakan, pemerintah daerah tidak perlu khawatir dengan rencana penyesuaian anggaran transfer ke daerah, karena banyak dari anggaran itu terkena penundaan pembayaran ke tahun berikutnya.
Selain itu, kata dia, dana yang siap terpakai karena proyek sudah ditenderkan ke pihak ketiga juga tidak akan dilakukan penyesuaian. Namun, kalaupun dilakukan penyesuaian, maka proyek itu akan tercatat sebagai multiyears yang akan dianggarkan dananya pada APBN tahun depan.