(RTI/ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta setiap pemerintah daerah mulai provinsi hingga kabupaten dan kota memiliki dana untuk pengendalian harga untuk menekan inflasi yang tercakup dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Presiden Jokowi mencontohkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan intervensi di sisi transportasi, dan kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengintervensi harga melalui pemilik kartu keluarga kurang sejahtera.
"Ada subsidi di situ. Saya kira kota lain bisa lakukan itu, selain hal rutin seperti pasar murah yang kita lakukan. Tapi, kalau lebih detail akan lebih baik," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengingatkan kepada kepala kepolisian tingkat resor (kapolres), kejaksaan, pemerintah daerah untuk melakukan monitor paling tidak dua minggu atau sebulan sekali terhadap tempat gudang penyimpanan.
Presiden mengatakan jika stok menipis, berarti harus ada sebuah tindakan untuk memperbesarnya, dan jika menumpuk langsung diperintahkan untuk mengeluarkannya sehingga harga di daerahnya bisa stabil lagi.
Presiden juga meminta pimpinan daerah memperhatikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, agar dipelihara sehingga tidak menimbulkan biaya mahal.
Presiden Jokowi mengatakan jika infrastruktur rusak, maka harga transportasi biayanya pasti tinggi karena biaya bahan bakar minyak (BBM) yang bertambah.
Presiden juga mengingatkan kepala daerah untuk memperhatikan ketersediaan distribusi pasokan barang agar tidak menimbulkan lonjakan harga.
Oleh karena itu, Presiden menghimbau agar pimpinan daerah memperhatikan hal-hal yang kecil dan detail serta urusan mikro sehingga tidak menimbulkan gejolak harga. Presiden mengingatkan dalam mengelola pemerintahnya perlu memperhatikan dua hal, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali.