(Taiwan, ROC) – Dalam pidato permintaan maaf dari Presiden Tsai hari ini (1/8) kepada penduduk pribumi Taiwan menyampaikan bahwa, istana kepresidenan akan mendirikan “Komite keadilan sejarah dan transformasi suku pribumi” yang dipimpin langsung oleh dirinya dan setara dengan kebijakan nasional. Selain itu, berkaitan dengan masalah penempatan limbah nuklir di Lanyu, ia telah meminta lembaga terkait untuk memberikan laporan penyelidikan serta sebelum ada keputusan akhir dari penanggulangan limbah nuklir maka subisidi kepada Suku Yami akan terus diberikan.
Selain permintaan maaf di hari ini (1/8), selaku kepala negara, Tsai menyampaikan, mulai sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada penduduk pribumi akan menjadi kunci utama negeri ini untuk mencapai perdamaian sejati.
Berkaitan dengan pendirian komite yang berkaitan dengan suku pribumi, Ia menyampaikan : Komite yang ada di Istana Kepresidenan sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara negara dengan penduduk pribumi. Lahirnya perwakilan dari setiap suku, termasuk suku pribumi Tawan adalah lahir diatas landasan demokrasi dan suku. Ini akan menjadi mekanisme suku pribumi Taiwan, yaitu dapat mendengar langsung suara hati nurani penduduk pribumi Taiwan.
Beliau juga meminta kepada kabinet untuk menyelanggarakan “Komisi promosi UU Suku Pribumi” yang ditangani dan dikoordinasikan setingkat kementerian, mengimplementasikan kesepatakan yang dicapai dalam “Komite keadilan sejarah dan transformasi suku pribumi". Mendirikan “Pusat layanan hukum penduduk pribumi” yang peka dengan kebudayaan, ia berharap lewat struktur yang ada dapat meredakan bentrokan yang semakin banyak terjadi antara kebiasaan suku pribumi dengan norma hukum yang ada.
Kepala negara juga memerintahkan kementerian terkait untuk memberikan laporan penyelidikan penempatan limbah nuklir di Lanyu dan sebelum ada keputusan akhir dari penanggulangan limbah nuklir maka subisidi kepada Suku Yami akan terus diberikan. Disaat yang bersamaan segera menangani dan mencari jalan keluar terhadap kasus-kasus perburuan karena kebiasaan serta bukan terhadap satwa yang dilindungi.
Selain dari pada itu, sebelum 30 September, pemerintah akan mengevaluasi hukum-hukum terkait, sehingga status suku pribumi mendapatkan kembali hak dan posisi yang seharusnya ada. Mulai 1 November memetakan dan mengumumkan wilayah milik suku pribumi. Pemerintah juga akan mempercepat beberapa RUU yang terkait, seperti “UU Otonomi Suku Pribumi”, “UU Wilayah tanah dan kelautan suku pribumi” serta “UU pengembangan bahasa suku pribumi” sehingga dapat diperiksa di tingkat Yuan Legislatif.
Merealisasikan UU Suku Pribumi, keadilan sejarah suku pribumi dan mendirikan landasan dasar untuk wilayah otonomi suku pribumi adalah 3 arah kebijakan pemerintah, kata presiden. Mulai sekarang, setiap 1 Agusutus, Yuan Ekseskutif akan memberikan laporan nasional berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan menciptakan keadilan sejarah dan transformasi suku pribumi.