(Taiwan, ROC) – Perdana Menteri (PM) Lin Chuan (林全) Kamis ini (14/7) di Yuan Eksekutif menyampaikan 3 hal tanggapan soal hasil Arbitrasi Laut Tiongkok Selatan (LTS). Disampaikan, dalam keputusan itu menggunakan sebutan yang tidak pantas yaitu “Tiongkok Taiwan” yang telah mengkerdilan kedaulatan negara. Hasil keputusan Mahkamah Arbitrasi Antarbangsa (PCA) diperluas sampai ke pulau Taiping menjadi “karang” yang sebenarnya bukan target utama, ini telah merugikan hak kita di Laut Tiongkok Selatan serta dalam proses pemeriksaan tidak mendengar suara kami.
PM menyampaikan, pemerintah kita tidak menerima hasil keputusan PCA dan hasil keputusannya tidak mengikat negeri kita secara hukum.
Juru Bicara Yuan Eksekutif Tung Chen-yuan (童振源) menyampaikan : Oleh karena itu, pemerintah kita tidak menerima hasil keputusan PCA dan hasil ini tidak mengikat kita secara hukum.
Ia menegaskan 4 hal yaitu, yang petama, Republik Tiongkok memilki hak internasional atas pulau-pulau dan perairan LTS dan pemerintah akan terus mempertahankan kedaulatannya. Kedua, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pertikaian di LTS adalah berdasarkan “mengesampingkan pertikaian dan pengembangan bersama”, dengan dilandasi kesataraan dan bersama dengan negara-negara di kawasan mendorong stabilisasi kawasan. Ketiga, Taiwan harus ikut serta dalam mekanisme penyelesaian multilateral dan tidak bisa disisihkan, karena bila tidak maka fungsi solusi pertikaian tidak akan berperan dengan baik. Keempat, berharap agar digelar dialog multilateral yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan di laut, perlindungan lingkungan, bantuan kemanusiaan serta hal-hal yang tidak berkaitan dengan keamanan.