(Taiwan, ROC) Wakil Ketua Partai Kuo Min Tang (KMT), Johnny Chiang (江啟臣), bersama Wakil Sekretaris Jendral, Wang Yu-min, Hsu Shu-huadan legislator Hsu Shu-ren, hari Kamis (14/7) pagi mengelar jumpa pers terkait dengan setelah pemerintahan baru menjabat, saluran komunikasi antar selat Taiwan tidak lancar, masalah kesalahan tembak rudal Hung dan hasil dari Mahkamah Arbitase Antar Bangsa Laut Tiongkok Selatan dan beberapa kasus penting lainnya Badan Keamanan Nasional, pendapat dari fraksi partai KMT, Presiden Tsai Ing-wen harus menghadap Dewan Nasional untuk memberikan laporan.
Johnny Chiang mengemukakna, terjadinya kesalahan tembak rudal pada tanggal 1 Juli mengakibatkan semakin menegangnya situasi antar selat dan kawasan, namun Dewan Keamanan Nasional segera menyelesaikan kasus penting ini, di sisi lain tanggal 12 Juli hasil arbitase Laut Tiongkok Selatan dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitase Antarbangsa semakin membuat keruhnya suasana; Johnny Chiang beranggapn, masalah-masalah berkisar antar selat Taiwan, hubungan diplomatik, keamanan nasional dan lainnya semua berkaitan dengan kedaultan presiden, untuk itu Presiden Tsai Ing-wen memiliki keharusan untuk mengangkat masalah ini dan memberikan penjelasanan pada Dewan Keamanan Nasional.
Johnny Chiang mengatakan, “Kami berharap perdana menteri mengetahui seberapa penting masalah ini terhadap negara, selain itu pentingnya dalam konstitusi nasional, juga secepat mungkin mendiskusikan dengan partai oposisi, memberikan penjelasan situasi negara dan mendapatkan kesepakatan bersama.
Terkait dengan apa yang diajukan fraksi partai KMT, Ketua Legislatif, Su Jia-chyuan ketika diwawancarai menyampaikan, sejak dulu hingga sekarang tidak ada 1 presidenpun yang pernah memberikan laporan penjelasan situasi negara pada Yuan Legislatif, tetapi berdasarkan penambahan konstitusi, presiden harus memberikan laporan penjelasan situasi negara tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum otoritas Yuan Legislatif, ini hanyalah prosedur yang dapat dibahas lebih lanjut.
Su Jia-chyuan mengatakan, “Pelaksanaan hukum otoritas Yuan Legislatif hanyalan prosedur peraturan, asalkan dilaksanakan berdasarkan prosedur, masalah ini dapat dibahas.”