(Taiwan, ROC) – Menteri Luar Negeri, David Lee dalam rapat interpelasi yang digelar di Yuan Legislatif, usai pengumuman hasil arbitrase Laut Selatan. David Lee menjelaskan bahwa Pulau Taiping adalah bagian wilayah territorial kedaulatan milik Republik Tiongkok di kawasan Laut Selatan, dimana pulau tersebut adalah sebuah pulau natural dan pemerintah akan terus melakukan pengamanan di pulau tersebut, menjaga baik wilayah kedaulatan yang merupakan bagian dari tugas negara. David Lee menyampaikan bahwa pemerintah telah memastikan untuk dapat menempatkan Taiwan menjadi salah satu bagian dalam kerangka sistim penyelesaian persengketaan Laut Selatan, dengan posisi kedudukan yang sama dengan yang lainnya. Pemerintah Republik Tiongkok bersedia untuk melakukan rapat musyawarah guna mencapai mufakat dengan landasan pondasi saling menguntungkan dan demi untuk menjaga perdamaian di kawasan Laut Selatan.
David Lee mengatakan, “Pemerintah terus menjalankan pembahasan dan komunikasi dengan berbagai pihak guna menghindari semakin meningkatnya kondisi persengketaan. Selain itu juga untuk melindungi kawasan kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut Selatan. Sesuai dengan hukum internasional dan juga konvensi dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah mencoba menyelesaikan masalah persengketaan dengan cara yang damai. Yang paling penting adalah mengikutsertakan Taiwan dalam kerangka sistim penyelesaian persengketaan Laut Selatan.”
David Lee saat menjawab pertanyaan dari anggota legislator partai DPP, Chen Ting-fei, menjelaskan bahwa saat ini belum ada agenda jadwal dari Presiden Tsai Ing-wen tentang kunjungan langsung ke Pulau Taiping. Namun hal ini juga dapat mungkin terjadi di masa yang akan datang.
David Lee menambahkan bahwa dalam hasil arbitrase disebutkan “Stabilisasi Hak Masyarakat”. Untuk itu di ke dapannya, pemerintah tengah merencanakan akan adanya penempatan penduduk permanen di pulau Taiping, sehingga akan lebih memenuhi persyaratan keberadaan sebuah pulau.