(Taiwan, ROC)- Yuan Legislatif pada tanggal 22 Juni lalu meloloskan sidang pembacaan pertama revisi aturan untuk hukum layanan ketenagakerjaan pasal 52, meniadakan aturan yang mengatur setiap pekerja asing setiap 3 tahun wajib keluar dari Taiwan. Sehubungan dengan hal ini, mendapatkan reaksi keras dari pihak agensi akan tetapi dari lembaga bidang pekerja migran bersikap mendukung, kedua belah pihak pada hari ini(5/7) berdiri di depan gedung kantor Yuan Legislatif untuk menyatakan suara mereka. Huang Kao-chieh (黃杲傑) selaku ketua pengurus asosiasi agensi pekerja migran wilayah Taoyuan mengkritik, revisi aturan ini merupakan penghapusan mekanisme “Penghargaan bagi yang trampil dan Peniadaan yang tidak sempurna” sementara asosiasi pekerja asing Taiwan(MENT) beranggapan mendapatkan keuntungan tidak diatas dasar eksploitasi tenaga orang lain.
Sementara ini Yuan Legislatif telah meloloskan draft revisi aturan hukum layanan ketenagakerjaan di tahap awal, dari draft tersebut yang menuangkan, setelah pekerja asing genap bekerja selama 3 tahun di Taiwan, maka tidak wajib keluar Taiwan jika akan meneruskan kontrak kerjanya. Kemenaker meninjau, jika setiap tahun ada 14.000 pekerja asing yang mendapatkan pelonggaran ini, jika dihitung setiap pekerja membayar biaya pelayanan agensi sebesar 100.000 dolar Taiwan, maka setiap tahun setidaknya dapat menghemat 1,4 milyar dolar Taiwan.
Revisi aturan ini mendapat suara pro dan kontra, untuk instansi yang relevan membuka konferensi pers di gedung Yuan Legislatif untuk memberikan penjelasan. Huang Kao-chieh mengatakan, pihak agensi pekerja asing membantah revisi aturan ini, dikarenakan tidak hanya menjadi perubahan menjadi liburan menjenguk keluarga, juga akan menambah biaya pengeluaran bagi majikan, selain itu, ia beranggapan meniadakan aturan pekerja asing keluar Taiwan setelah genap 3 tahun sama artinya dengan meniadakan mekanisme “pemberian anugerah bagi yang trampil dan meniadakan yang tidak trampil”. Huang Kao-chieh mengatakan, “pandangan dari seluruh negara terhadap pekerja berkerah biru, semuanya dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun harus kembali ke negara asalnya, ini merupakan mekanisme mengutamakan yang trampil dan meniadakan yang tidak trampil, hanya Taiwan yang menghilangkan mekanisme ini, ini akan membawa musibah bagi Taiwan, dikarenakan pekerja asing yang trampil, tidak lagi didatangkan oleh agensi, sementara TKA yang kurang masih tetap tinggal dan tidak akan meninggalkan Taiwan, masalah persengketaan tenaga kerja akan semakin bertambah.”
Juru bicara dari asosiasi buruh migran (MENT) Chen Shiu-lien(陳秀蓮) mengatakan, menghilangkan aturan TKA setiap 3 tahun wajib keluar Taiwan, tidak berkaitan dengan mekanisme tersebut, dikarenakan TKA tidak memiliki pilihan semuanya bergantung pada hak kepentingan majikan, jika majikan tidak merekrut maka TKA tidak dapat bekerja di Taiwan, sehingga jumlahTKA tetap terkontrol, jadi sebenarnya masih dalam batas pengontrolan dari pihak majikan dan agensi. Chen Siu-lien mengatakan,”saat ini di bawah sistem pihak agensi, adalah menunjuk bahwa TKA ini yang tidak penurut, tidak bekerjasama untuk dideportasi, ini yang ada dalam logika mereka yang disebut dengan meniadakan pekerja buruk, akan tetapi jika dipertimbangkan dari sistem perekrutan, dari hukum dasar undang-undang ketenagakerjaan dan hukum layanan ketenagakerjaan, TKA sama sekali tidak memiliki hak untuk pindah majikan, pekerja ingin tetap bekerja, semua masih akan berakhir pada apakah majikan masih bersedia mempekerjakan mereka, jadi bukan sepertinya yang dikatakan pekerja buruk tetap tinggal dan pekerja baik tidak dapat didatangkan.”
MENT mengatakan, dengan meniadakan aturan keluar Taiwan, sebenarnya akan mengurangi biaya pengeluaran pihak majikan yang akan menghadapi masa vakum saat TKAnya mudik, sementara dari sudut pandang pemerintah akan menjadi cara mengurangi jumlah TKA kaburan.