(Taiwan, ROC) Menteri negara tanpa portofolio merangkap Kepala Komisi Urusan Mongolia dan Tibet (MTAC) Lin Mei-chu (林美珠) menegaskan, MTAC seharusnya dipertahankan tapi boleh digabungkan dengan lembaga pemerintah lain.
Ketika menyampaikan laporan dalam persidangan Komisi Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif pada hari Senin, 20 Juni, Lin mengaku, dia sadar bahwa keberadaan MTAC selalu menjadi topik yang diperbincangkan sejak reformasi administrasi dilaksanakan.
Lin Mei-chu mengatakan, “Apakah MTAC akan dicairkan selalu menjadi isu yang diperdebatkan sejak reformasi administrasi dilaksanakan. Kalangan berkuasa dan oposisi tampaknya tidak berpendapat terlalu berlainan. Jadi mengenai apakah akan dicairkan atau digabungkan, saya berpendapat sebaiknya digabungkan dengan lembaga lain.”
Salah satu lembaga yang MTAC diusulkan untuk digabungkan adalah Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) yang menangani perkembangan hubungan Taiwan dengan Daratan Tiongkok, lanjut Lin.
Untuk diketahui, MTAC seajunya adalah suatu organisasi tingkat biro dibawah Kementrian Dalam Negeri, tapi statusnya ditingkatkan menjadi komisi pada tahun 1928, ketika pemerintah Republik Tiongkok masih menguasai seluruh Daratan Tiongkok.
Tujuan peningkatan status adalah agar MTAC bisa secara langsung menangani masalah yang berhubungan dengan Mongolia dan Tibet, dua daerah yang dikategorikan sebagai “wilayah” dan bukan provinsi sebagaimana daerah-daerah lain.
Undang Undang Dasar Republik Tiongkok yang mulai berlaku pada 1947 mengakui Mongolia sebagai negara terpisah setelah masyarakat Mongol menyetujui kemerdekaan melalui suatu plebisit pada 1945.
Partai Progresif Demokratik (DPP), selaku partai berkuasa, mengargue bahwa sudah tidak ada perlunya lagi bagi Taiwan untuk mempertahankan suatu komisi khusus bertugas menangani urusan yang berhubungan dengan Mongolia dan Tibet, karena Mongolia adalah suatu negara independen sementara Tibet sedang berusaha meraih status serupa.