(Taiwan, ROC) – Rabu ini (15/6) Komite Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif memeriksa “Revisi Undang-Undang Hubungan Sipil Antar Selat”yang berkaitan dengan standar waktu Pasangan Daratan Tiongkok untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk, namun karena kaukus pan hijau menilai Kepala Tim Pemeriksa Undang-Undang dari Legislator Kuomintang (KMT) Huang Chao-sun (黃昭順) melanggar prosedur maka seluruh partai politik sepakat untuk melakukan pemeriksaan ulang.
Perdana Menteri Lin Chuan (林全) saat menerima wawancara menyampaikan bahwa Pasangan Daratan Tiongkok adalah Imigran Baru, melindungi hak Pasangan Daratan Tiongkok adalah prinsip yang tidak akan berubah. Ia menyampaikan apabila ada permasalahan dengan prosedur pemeriksaan maka Yuan Eksekutif menghormati tindak lanjut yang ditempuh oleh Yuan Legislatif.
Lin menyampaikan : Pasangan Daratan Tiongkok adalah Imigran Baru kita, tentu harus kita jaga, hak-haknya harus kita perhatikan, mengenai detilnya, MAC juga telah memberikan keterangan, mengenai kebijakannya, kita hormati. Untuk masalah ini bila berkaitan dengan soal prosedur di tingkat Yuan Legislatif maka kita serahkan sepenuhnya kepada Yuan Legislatif, pada prinsipnya kita akan menjaga Pasangan Daratan Tiongkok, dengan prinsip dan kebijakan ini tidak akan berubah.
Sehubungan dengan interaksi antar selat, PM berpendapat, interaksi 2 jalur adalah kebijakan yang tidak akan berubah, selain interaksi secara formal juga menyambut baik interaksi non-pemerintah atau non-formal, ia berharap lewat interaksi dua jalur dapat meningkatkan rasa saling kenal kedua belah pihak dan komunikasi antar selat yang semakin efisien.