(Taiwan, ROC) – Target pemerintah dalam mengupayakan pengadaan tempat tinggal bagi 200 ribu warga dalam kurun waktu 8 tahun merupakan sebuah tugas yang sangat berat. Hal ini tidak hanya membutuhkan dana yang sangat besar, juga telah menjadi perhatian setiap anggota legislator dari partai berkuasa maupun partai oposisi. Anggota legislator dari partai KMT, Lin Li-chan pada hari Kamis tanggal 2 Juni saat melakukan interpelasi dengan Menteri Dalam Negeri, Yeh Jiunn-rong, menyebutkan bahwa tidak adanya standarnisasi atau pedoman panduan yang dapat diacu dalam pengadaan tempat tinggal bagi 200 ribu warga. Untuk itu disarankan agar pemerintah hendaknya melakukan pendataan dan pengkalkulasian jumlah yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar, selanjutnya baru bisa memasang target yang harus dicapai.
Yeh Jiunn-rong menjawab bahwa selama pembangunan sarana tempat tinggal dalam kurun waktu 8 tahun tersebut, diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar NT$ 400 milyar. Jumlah 200 ribu warga juga merupakan hasil pendataan di lapangan, sehingga pemerintah baru dapat mengajukan program pengadaan sarana tempat tinggal jenis apartemen sosial. Hal ini selain untuk menyelesaikan masalah kebutuhan tempat tinggal, juga untuk segera dapat menyamakan diri dengan negara lain di dunia.
Yeh Jiunn-rong mengatakan, “Selain harga rumah yang tinggi, prosentase kepemilikan pribadi juga tinggi, sama tingginya dengan jumlah apartemen yang kosong. Namun untuk prosentase apartemen sosial yang diusung oleh pemerintah menjadi surut, dimana negara maju memiliki angka prosentase sebesar 5%, sementara kita hanya memiliki 0,09% atau 0,08% saja. Ini jelas sangat berbeda dengan negara lainnya.”
Sekalipun sikap masyarakat yang menyambut dengan positif pembangunan apartemen sosial, Lin li-chan juga kembali menghimbau bahwa pembangunan apartemen sosial juga harus memperhatikan situasi dan kondisi wilayah perumahan yang telah ada sebelumnya, jangan sampai malah menjadi sebuah permasalahan dan persengketaan yang baru.