(Taiwan-ROC) Tsai Ing-wen hari Jumat (20/5) resmi dilantik menjadi presiden Republik Tiongkok (ROC) ke 14, dalam pidato pelantikannya ia menyampaikan, terkait dengan pembicaraan dan komunikasi antar selat Taiwan, pemerintah baru akan berupaya mempertahankan apa yang ada sekarang ini. dan akan menjunjung hasil pemahaman dari pertemuan antar selat Taiwan tahun 1992.
Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, “Untuk dialog dan komunikasi antar selat, kami akan berusaha mempertahankan mekasisme yang sudah ada. Pertemuan lembaga antar selat 1992 adalah dilandasi saling pengertian, pemikiran politik yang mencari persamaan dalam perbedaan, melakukan komunikasi dan konsultasi untuk mencapai pemahaman dan pengertian bersama, saya menghormati sejarah ini.
Presiden Tsai mengemukakan, terkait setelah tahun 1992, pertukaran antar selat Taiwan selauam 20 lebih, pembahasan-pembahasan yang dikumpulkan dengan hasil yang ada sekarang ini, kedua belah pihak antar selat Taiwan seharusnya bersama-sama menghargai dan menjaganya, bahkan dengan berdiri di atas kenyataan yang ada dan dasar politik, mempertahankan hubungan atas selat Taiwan dan kestabilan perkembangannya. Tsai juga menyampaikan, pemerintah baru dengan dasar konstitusi ROC, kebijakan antar selat dan hukum-hukum yang terkait lainnya menyelesaikan masalah antar selat Taiwan. Presiden wanita pertama ini menghimbau pemerintah masing-masing antar selat meletakan dendam sejarah, melakukan dialog dengan baik, membangun kemakmuran masyarakat antar selat.
Kepala negara lebih lanjut menuturkan, dasar politiknya memiliki beberapa unsur kunci. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, “Pertama, kenyataan sejarah dialog lembaga antar selat 1992 dan kesepahaman untuk mencari persamaan dalam perbedaan, ini adalah kenyataan sejarah; kedua, tata negara yang berdasarkan Konstitusi Republik Tiongkok; ketiga, hasil dari interaksi dan negosiasi antar selat selama 20 tahun lebih ini; keempat, prinsip demokrasi Taiwan dan pandangan khalayak umum.
Mengenai sengketa Laut Timur dan Laut Selatan, Presiden Tsai menyampaikan, berdasarkan konstitusi ROC, sebagai presiden terpilih memiliki tanggung jawab dan kedaulatan memimpin negara ini, terkait dengan masalah laut timur dan selatan, pihaknya berprinsip berupaya mendapatkan kedaulatan.