(Taiwan, ROC) – Juru Bicara Yuan Eksekutif, Sun Lih-chyun pada hari Kamis tanggal 28 April dalam jumpa pers menyebutkan bahwa sebelumnya juga telah terjadi 3 kali kasus penyitaan kapal nelayan serupa, yang dilakukan oleh instansi pemerintah Jepang di perairan dekat pulau Okinotorishima. Yang berbeda hanya lokasi posisi penyitaan, dan untuk kasus kapal nelayan “Tung Sheng Chih No. 6” dicatat saat berada di bagian Tenggara Pulau Okinotorishima.
Taiwan yang segera menunjukkan sikap dan bantuan kemanusian layaknya sahabat, namun malah mendapatkan penindasan oleh Jepang terhadap nelayan Taiwan. Untuk itu, Sun juga menegaskan bahwa pemerintah akan memperjuangkan harkat dan martabat sebuah negara.
Sun Lih-chyun mengatakan, “Coba direnungkan kembali bahwa saat Jepang dilanda gempa dahsyat 311, bagaimana sikap yang dilakukan oleh Taiwan kepada Jepang. Kemudian kini Jepang melakukan penindasan terhadap nelayan Taiwan. Ini jelas sangat tidak baik, dan pemerintah juga akan melindungi harkat marbabat bangsa. Berkenaan dengan waktu pembebasan kapal nelayan tersebut, hingga saat ini masih belum diputuskan.”
Sun Lih-chyun menyampaikan “Perjanjian Wilayah Operasional Kelautan Taiwan-Jepang” mencakup masalah wilayah perekonomian kelautan dua pihak yang banyak tumpang tindih. Oleh sebab itu penyelesaian kasus kapal nelayan “Tung Sheng Chih No. 6” tidak dapat menggunakan perjanjian kesepakatan tersebut.
Sekretaris Jendral Bidang Hubungan Asia Timur Kementrian Luar Negeri atau MOFA, Tsai Ming-yao dalam jumpa pers yang digelar di MOFA menjelaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan pihak Jepang. Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok Shen Ssu-tsun pada Kamis sore hari melakukan pertemuan dengan Kepala Asosiasi Pertukaran Jepang Imai Tadashi. Menteri Luar Negeri David Lin juga telah mengajukan sikap protes dan meminta Kepala Kantor Perwakilan Jepang di Taiwan, Numata Mikio untuk hadir dalam pertemuan yang digelar pada hari Jumat pagi tanggal 29 April.
Tsai Ming-yao mengatakan, “Kami tentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawab kami dalam melakukan komunikasi dan pernyataan sikap protes kepada Jepang. Kami juga telah meminta Shen Ssu-tsun untuk melakukan pembahasan dengan pihak yang berwenang di Jepang, yakni Kepala Asosiasi Pertukaran Jepang.”
Tsai Ming-yao mengatakan bahwa seperti surat pernyataan publik dari Istana Kepresidenan bahwa Pulau Okinotorishima bukan pulau, namun hanya berupa pulau karang. Sementara Jepang tetap bersitegas dalam hal ini, sehingga akan meminta pihak Komisi Batas Lapisan Kontinental Perserikatan Bangsa-Bangsa atau CLCS untuk mengambil keputusan. Tsai menegaskan bahwa komunikasi yang dilakukan tidak dapat langsung menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Taiwan dan Jepang. Pemerintah juga meminta kapal nelayan untuk menghindari wilayah perairan laut yang masih menjadi persengketaan dalam hal hak penangkapan ikan.
Tsai Ming-yao menjelaskan bahwa perselisihan dalam hak penangkapan ikan kerap terjadi antara Taiwan dan Jepang. Untuk itu pemerintah juga akan bekerja keras melindungi hak nelayan dan negara. Selain itu Tsai juga berharap agar hal ini tidak merusak hubungan persahabatan yang telah dibina oleh kedua belah pihak, terlebih-lebih berkenaan dengan Inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Mei mendatang yang akan digelar di Taiwan, juga akan dihadiri oleh 30an anggota legislator Jepang dan 160an peserta lain baik individual ataupun kelompok dari Jepang.