(Taiwan, ROC) – Hari ini (22/4) Presiden Ma Ying-jeou saat menghadiri acara yang digelar oleh Direktorat Jenderal Anti Korupsi, Kementerian Hukum (AAC) menyampaikan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparacy International (TI) telah mendapat perhatian dari manca negara, berdasarkan hasil penilaian terbaru 2015 yang dilansir bulan Januari, Taiwan berada di urutan ke 30 diatarar 168 negara, ini merupakan yang terbaik sejak ada penilaian itu, selain apresiasi dengan kerja keras memberantas dan mencegah terjadinya korupsi oleh pejabat di kalangan AAC, beliau juga memuji kepemimpinan Menteri Luo Ying-shay (羅瑩雪).
Presiden menuturkan, masalah korupsi pasti terjadi di masyrakat, sangat sulit dihilangkan oleh negara manapun. Beliau mengambil Singapura sebagai contoh, disana juga pernah terjadi pejabat Singapura dan dosen universitas yang korupsi, pemerintah segera mengumumkan nama-nama pelaku, mencerminkan kemampuan untuk instropeksi.
Presiden Ma menyampaikan : Kemarin malam saya mengunjungi situs Singapura, melihat kondisinya, mereka mengumumkan nama-nama pelaku kejahatan korupsi beberapa tahun ini, disampaikan dengan terbuka, seperti pejabat dari instansi investigasi, juga ada pejabat protocol kemlu dan masih ada beberapa dosen universitas negeri, saya sangat apresiasi apa yang mereka lakukan, ini mencerminkan kemampuan untuk instropeksi.
Ma menyampaikan, walau pemberantasan korupsi kita cukup baik namun masih ada juga yang lebih baik. Kepala negara menyampaikan, bahwa sikap dasar sangat penting, yaitu jangan takut apabila keburukan dirumah diketahui oleh orang lain, mengaku apabila salah lalu memperbaikinya, dengan demikian negara baru bisa dihormati.
Kepada para peserta pelatihan, Ma menghimbau agar selain harus bekerja sesuai dengan hukum juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan, jangan terikat oleh hukum; selain itu, saat melaksanakan tugas juga harus melakukan dengan etika jangan takut kepada populisme.
Saat pidato inagurasi 8 tahun yang lalu, lanjut presiden, pernah disampaikan bahwa kekuasaan dapat menimbulkan korupsi, kekuasaan yang mutlak akan menimbulkan korupsi yang mutlak, seorang pegawai negeri akan memiliki kekuasaan, namun lama-kelamaan bisa juga diabaikan, sehingga sebagai bagian dari kepemerintahan harus berpikir untuk menggunakannya dengan baik-baik jangan disalahgunakan.