(Taiwan, ROC) – Sidang Yuan Legislatif pada hari ini(19/4) mengatur prosedur aturan serah terima tugas presiden, akan tetapi pada beberapa bagian dari pihak partai Kuomintang masih terdapat keraguan, maka Yuan Legislatif mengajukan keberatan untuk disampaikan ke partai untuk dibahas selama satu bulan, paling cepat hingga akhir bulan Mei bisa diselesaikan dan dibentuk menjadi ketentuan.
Dalam rangka membangun suatu sistem serah terima, setelah partai Demokrat Progresif(DPP) terpilih sebagai partai berkuasa memimpin Yuan Legislatif, maka diaktifkan ketentuan terkait dengan serah terima tugas presiden, untuk aturan terkait hingga saat ini masih diperiksa oleh Judiciary and Organic Laws and Statutes Committee, pada tanggal 19 April akan ditetapkan sidang pembacaan ke -2 dan ke-3 untuk membentuk menjadi ketentuan.
Awalnya dalam draf aturan mengemukakan, di masa mendatang Presiden dan Wakil Presiden akan menjalani tugas kepresidenan dan segala hal mengarah pada stabilitas nasional, berwewenang atas tugas pemerintahan pusat, berhak meminta pemberian informasi ataupun penjelasan; presiden yang sedang menjabat dan kebijakan yang dipromosikan oleh pemerintah pusat, anggaran khusus, kesimpulan maupun topik persiapan pembahasan antar selat, semua wajib berkonsultasi dengan presiden terpilih; dalam ketentuan juga membahas isi mengenai pembekuan personal selama masa transisi.
Namun, partai KMT menunjuk, versi yang disampaikan partai DPP malah menyempitkan wewenang Presiden, ditambah lagi untuk pembentukan undang-undang sangat lambat, sehingga Yuan Legislatif menyampaikan keberatan dan dikembalikan untuk dilakukan pembahasan ulang. Ketua Yuan Legislatif Su Jia-chyuan mengatakan, “sekarang partai KMT mengajukan keberatan, jika berdasarkan pada aturan pelaksanaan wewenang Yuan Legislatif pasal 68 ayat 2, maka dalam hal ini diberikan keputusan lebih lanjut, diserahkan kepada kaukus untuk kembali bernegosiasi.”
Dikarenakan partai KMT akan melakukan pembahasan terkait dengan aturan serah terima tugas presiden, berdasarkan rutinitas pada Yuan Legislatif memerlukan waktu pembahasan selama 1 bulan, dengan kata lain, paling cepat pada akhir bulan Mei baru dapat membentuk aturan yang relevan.