(Taiwan-ROC) Terkait dengan kasus tersangka pelaku kejahatan di Kenya yang dideportasi ke Daratan Tiongkok, dalam rapat Yuan Legislatif, hari Jumat (15/4) meloloskan kesepakatan bersama kaukus partai berkuasa dan oposisi bahwa tindakan kekerasan memaksa tersangka pelaku kejahatan berkewarganegaraan Taiwan dideportasi ke Daratan Tiongkok merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia; hal ini membuat pandangan negatif masyarakat Taiwan terhadap Daratan Tiongkok. Yuan Legislatif menghimbau pemerintah Taiwan segera mengutus orang ke Daratan Tiongkok dan meminta pihak berwenang di sana untuk segera melepaskan tersangka.
Terdapat 45 warga Taiwan yang dituduh melakukan kejahatan sehingga diciduk oleh pemerintah Kenya dan dideportasi ke Daratan Tiongkok, mengakibatkan timbulnya kemarahan public. Terhadap hal ini, dalam rapat Yuan Legislatif hari Jumat (15/4) meloloskan kesepakatan kaukus partai oposisi dan berkuasa, mengencam dan mengajukan protes atas tindakan yang dilakukan Daratan Tiongkok menahan warga Taiwan ini sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan hak kedaulatan Taiwan.
Ketua Yuan Legislatif, Su Chia-chyuan (蘇嘉全) mewakili seluruh partai berkuasa dan oposisi menyerukan kesepakatan suara, menegaskan kalau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan hak dari warganya, prosedur peradilan juga seharusnya memenuhi persyaratan dasar hak asasi manusia internasional, apabila tindakan kejahatan di negara lain, seharusnya dipulangkan ke Taiwan untuk diadili, terkait dengan masalah yurisdiksi juga seharusnya melalui cara diskusi dan diselesaikan berdasarkan prinsip dasar internasional; tetapi pihak berwenang Daratan Tiongkok secara kasar dan paksa menciduk tersangka yang berkewarganegaraan Taiwan ke Daratan Tiongkok, tindakan ini melukai hak martabat orang yang bersangkutan, tindakan telah menimbulkan persepsi negatif masyarakat Taiwan terhadap Daratan Tiongkok.
Su Chia-chyuan mengatakan, “Pihak berwenang Daratan Tiongkok mengabaikan persetujuan penyelesaian masalah serupa yang telah terbentuk pada tahun 2011, mengabaikan kedaulatan dan yurisdiksi pihak kita, mengoreskan luka yang sangat dalam bagi hubungan kedua belah pihak, dan merugikan perkembangan hubungan bilateral.”
Dalam kesepakatan suara juga menghimbau pemerintah seharusnya mengutus orang ke Daratan Tiongkok untuk lebih memahami pekara yang ada dan berdasarkan “Kesepakatan saling bantu peradilan dan kebersamaan memberantas kejahatan antar selat Taiwan” seperti yang sebelumnya pernah dilakukan untuk menyelesaikan masalah, menjamin keamanan dari setiap warganya, dan meminta pihak berwenang Daratan Tiongkok untuk segera melepaskan warga Taiwan serta jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi.