(Taiwan, ROC) Kementrian Luar Negeri (MOFA) menuntut dengan segera dipulangkannya delapan warga Taiwan yang ditransportasi ke Daratan Tiongkok dari Kenya, dan menyerukan Kenya membebaskan 15 warga Taiwan lainnya yang ditahan pihak kepolisian setempat.
Melalui pernyataan yang dirilis Senin, 11 April, MOFA mengajukan “protes keras” terhadap “tindakan penculikan di luar hukum yang tidak beradab” yang merupakan suatu “pelanggaran terhadap hak asasi manusia.”
Pihak Kenya menahan 77 warga Daratan Tiongkok dan Taiwan yang dituduh terlibat dalam suatu kasus penipuan telekomunikasi pada akhir tahun lalu. Diantaranya, 23 adalah warga Taiwan, yang bersamaan dengan 14 warga Daratan Tiongkok, dibebaskan 5 April setelah ditemukan tak bersalah.
Mereka kemudian menuju suatu kantor polisi lokal untuk mengambil kembali paspor yang sebelumnya disita. Diluar dugaan, semuanya ditahan polisi, dan delapan warga Taiwan kemudian ditransportasi ke Daratan Tiongkok melalui suatu pesawat dari maskapai penerbangan Daratan Tiongkok pada 8 April.
Perihal isu ini, melalui laporannya di Yuan Legislatif pada hari Senin, Wakil Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Shih Hui-fen (施惠芬) mengemukakan, MAC masih berusaha mengetahui dimana kedelapan warga Taiwan tersebut.
Menurut Shih, kabar terakhir yang diketahui adalah pesawat yang mereka tumpangi mendarat di Guangzhou, namun kemanakah mereka diantar setelah itu tidak diketahui.
Shih juga memberitahukan legislator, Kementrian Kehakiman dan Biro Investigasi Kriminal sedang berusaha menghubungi lembaga bersangkutan di Daratan Tiongkok berdasarkan persetujuan pemberantasan kejahatan dan kerja sama judisial antar selat Taiwan, berharap kedelapan warga Taiwan di Daratan Tiongkok dan 15 warga lainnya di Kenya bisa secepatnya dipulangkan ke Taiwan.
Pada saat yang sama, juru bicara Yuan Eksekutif Sun Li-chyun (孫立群) menegaskan, pemerintah berharap peristiwa ini bisa ditangani sepenuhnya berdasarkan hukum.
Sun mengatakan, “Pertama-tama, kami berharap semuanya bisa ditanya berdasarkan hukum. Kedua, melindungi keuntungan dan hak asasi manusia warga kita sendiri adalah hal yang pasti akan diusahakan pemerintah, maka terhadap segala tindakan merugikan keuntungan dan melanggar hak asasi warga Taiwan, pemerintah mengajukan protes keras.”
Menurut Sun, Perdana Menteri Chang San-cheng (張善政) telah menginstruksi instansi bersangkutan untuk bekerja sama, menjamin keamanan warga dan secepatnya mengusahakan agar mereka bisa dipulangkan ke Taiwan.