(Taiwan, ROC) – Front Wildfire Mahasiswa NCCU atau Universitas Nasional Chengchi pada beberapa hari lalu melakukan aksi demonstrasi di depan Kementrian Pendidikan, dengan tuntutan penolakan penempatan “Instruktur kemiliteran” di dalam kawasan sekolah. Untuk itu Menteri Pendidikan, Wu She-hwa menjelaskan hingga saat ini telah terdapat 14 universitas yang meniadakan penempatan badan tersebut, dan pihak Kementrian Pendidikan menjunjung tinggi kebebasan para mahasiswa.
Sebelumnya pihak Instruktur Kemiliteran di NCCU mencabut poster menyangkut Peristiwa 228, yang ditempelkan di papan mading dalam kawasan sekolah. Sikap tersebut memicu emosi mahasiswa, sehingga Front Wildfire NCCU bersama dengan organisasi mahasiswa dari Universitas Soochow melakukan aksi demonstrasi penolakan penempatan aparat terkait dari lingkungan sekolah.
Perwakilan mahasiswa Yang Tzu-hsien berpendapat bahwa anggota militer sewajarnya dikembalikan kepada instansi yang berwenang, yakni Kemenhankam. Selain itu Kementrian Pendidikan juga tidak seharusnya memberikan budget dana untuk penempatan para instruktur kemiliteran tersebut. Berkenaan dengan tugas dan pekerjaan yang ada di dalam sekolah, sewajibnya diserahkan kepada pihak yang berkeahlian.
Yang Tzu-hsien mengatakan, “Hingga saat ini hanya Universitas Hsuan Chuang dan Universitas Nasional Normal Taiwan atau NTNU yang memiliki sistim pengunduran para instruktur kemiliteran dalam sekolah. Sementara sekolah lain masih belum mengajukan program antisipasi serupa. Kemunduran sistim pendidikan di Taiwan justru dimulai dengan tidak bergeraknya instansi pendidikan tertinggi sendiri.”
Sehubungan dengan hal itu, Wu She-hwa menjelaskan, “Hingga saat ini, telah terdapat 14 universitas yang meniadakan penempatan instruktur kemiliteran tersebut. Berkenaan dengan keinginan dari masing-masing sekolah, jumlah instruktur kemiliteran yang diperlukan, keputusan berada di tangan sekolah itu sendiri.”
Dalam aksi demonstrasi tersebut juga ditegaskan, jika ke depannya akan membentuk sebuah struktur organisasi pengelolaan mandiri, melakukan rapat musyawarah dengan berbagai departemen dalam universitas terkait program transformasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap universitas dapat meninggalkan sistim pengelolaan yang bersifat otoriter, guna menuju liberalisasi.