(Taiwan-ROC) Rapat Yuan Legislatif hari Jumat (8/4) memutuskan akan menghapus 7 hari libur nasional dari revisi “Peraturan standar hukum tenaga kerja” , berdasarkan ketentuan yang ada, apabila dalam kurun waktu 2 bulan tidak mengajukan perubahan atau penghapusan maka eksekutif menganggapnya tidak sah.
Kementerian Tenaga Kerja merevisi “Stardar Hukum Tenaga Kerja” yang mana peraturan hukum jam kerja dari yang tadinya 84 jam per-dwiminggu diubah menjadi 40 jam perminggu, dan mendapat banyak dukungan dari legislator partai berkuasa maupun oposisi, tetapi guna menyesuaikan dengan diperpendeknya jam kerja, dalam rapat Yuan Legislatif tanggal 8 April membicarakan “Ketentuan khusus standar hukum tenaga kerja”, namun untuk bagian revisi peraturan hari libur nasional dari setiap tahunnya berjumlah 19 hari diubah menjadi 12 hari terus terjadi kontroversi sehingga akhirnya memutuskan untuk menarik kembali peraturan ini.
Ketua New Power Party, Hsu Yung-ming mengemukakan, revisi peraturan yang diajukan kementerian tenaga kerja dengan merampas 7 hari libur nasional tenaga kerja adalah tindakan keji, Menteri Tenaga Kerja, Chen Hsiung-wen juga tidak memandang nasib dari tenaga kerja disabilitas, untuk itu merekomendasikan komite untuk mengembalikan rancangan peraturan untuk dikoreksi.
Hsu Yung-ming mengatakan, “Pada saat diperiksa anggota komite, ternyata dikemukakan pemikiran ideologisnya dan mengatakan anda semua tidak setuju dengan 7 hari libur nasional ini, kalau begitu mengapa masih diliburkan, selain itu juga sama sekali tidak memperhatikan hak tenaga kerja disabilitas, sangat jarang menteri tenaga kerja yang mengajukan hal seperti ini, bahkan bersiteguh pada ideologinya, saya rasa tidak hanya dikembalikan untuk dikoreksi, para perwakilan dari New Power Party yang hadir dalam rapat mengecam hal ini.”
Legislator Partai Progresif Demokrat, Huang Wei-cher ketika menyampaikan pendapatnya mengatakan, memberikan waktu kerja dan liburan yang sesuai tidak perlu melibatkan ideologi, ia meminta kementerian tenaga kerja jangan menjadi juru bicara pihak pengusaha, ia beranggapan, 19 hari libur nasional yang seharusnya dikembalikan lagi pada tenaga kerja. Huang Wei-cher mengatakan, “Nama sebutan boleh dipertimbangkan, hari libur yang ada dapat disesuaikan, tetapi 19 hari libur tenaga kerja sudah seharusnya diberikan pada tenaga kerja.”