(Taiwan, ROC) – Pada hari Kamis tanggal 7 April, Presiden Ma Ying-jeou menerima kunjungan rombongan pengusaha Taiwan yang berbasis di Hong Kong. Ma menyebutkan tampuk kekuasaan pemerintah akan segera memasuki masa peralihan, dan semua instansi pemerintah tengah mempersiapkan tugas serah terima terkait. Ma menegaskan bahwa selama masa transisi tidak hanya mengawasi roda kepemerintahan semata, namun juga tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan semua tugas yang ada. sementara untuk program kebijakan penting nasional lainnya, akan melakukan pembahasan khusus dengan presiden terpilih mendatang.
Berkaitan dengan hubungan antar selat, Presiden Ma menjelaskan dalam pertemuannya dengan pemimpin Daratan Tiongkok Xi Jin-ping pada tahun lalu, kedua belah pihak memastikan bahwa Konsensus 92 menjadi landasan politik dalam hubungan antar selat. Ma juga memastikan kepada Xi Jin-ping bahwa pemahaman Republik Tiongkok terhadap “Satu Tiongkok dengan Persepsi Masing-Masing” yang tercatat dalam Konsensus 92, bukan “Dua Tiongkok”, bukan “Satu Tiongkok Satu Taiwan” atau “Taiwan Merdeka”. Dikarenakan pandangan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Tiongkok. Hal ini juga menjadi catatan pertama dalam sejarah, dimana pejabat pemerintah Republikb Tiongkok secara resmi memberikan penjelasan tersebut kepada pemimpin Daratan Tiongkok.
Presiden Ma menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah membangun media komunikasi hotline bagi petinggi di kedua belah pihak. Pengadaan media komunikasi tersebut bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga dapat dipergunakan untuk presiden terpilih mendatang. Dengan berdasarkan kepada landasan politik tersebut, target dari program interaksi antar selat baru dapat tercapai.
Presiden Ma Ying-jeou mengatakan,“Dalam masa transisi, kita tidak hanya mengawasi jalannya roda pemerintahan, namun kita tetap akan berupaya semaksimal mungkin, menuntaskan semua tugas dan berkenaan dengan kebijakan penting nasional lainnya akan didiskusikan dengan presiden terpilih mendatang, sehingga hubungan kerjasama antar kedua belah pihak dapat dilanjutkan.”
Selain itu, Ma juga menjelaskan jika selama ini banyak program pemerintah yang dikritik sebagai hasil perbuatan “Kotak hitam”, namun jika mengacu kepada data statistik yang diluncurkan oleh Open Knowledge Foundation, Inggris, berkenaan dengan transparansi data untuk umum masing-masing negara di dunia, Taiwan menempati posisi ke 36 pada tahun 2013, kemudian naik menjadi posisi ke 11 di tahun 2014, dan berhasil menempati urutan pertama untuk tingkat transparansi data di tahun 2015. Ma berharap posisi transparansi data pemerintah yang dicapai saat ini dapat terus dipertahankan.