(Taiwan, ROC) – Kasus skandal “Panama Papers atau Dokumen Panama” juga menjadi bahan interpelasi pada hari Kamis tanggal 7 April, khususnya dalam rapat Komisi Keuangan Yuan Legislatif. Menteri Keuangan, Chang Sheng-ford menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penjajakan dengan media di Taiwan yang memberitakan kasus tersebut, yakni Majalah CommonWealth. Namun pihak media menegaskan jika Organisasi Investigasi Jurnalisme Internasional atau ICIJ bukan badan pelaksana hukum, sehingga tidak dapat menyediakan informasi kepada pihak pemerintah. Kini hanya dapat menantikan hasil pembahasan yang akan dilansir dalam edisi majalah CommonWealth edisi mendatang, dan data informasi yang lebih lengkap dan mendetail yang tengah disusun oleh pihak ICIJ. Usai mendapatkan informasi dari media, aparat pemerintah baru dapat menindaklanjuti rumor kasus penggelapan pajak sesuai dengan daftar nama yang tertera di dalamnya.
Majalah CommonWealth yang merupakan anggota dari ICIJ pada hari Kamis tanggal 7 April memuat sekilas informasi bocornya data dokumen dalam situsnya, menyangkut masalah besar perekonomian dunia, termasuk rumor penggelapan pajak yang mengaitkan banyak tokoh politik dunia, perbankan, narapidana, artis, selebritis dan lain sebagainya. ICIJ akan mengumumkan laporan kebocoran tersebut pada awal bulan Mei mendatang, termasuk lebih dari 210 ribu data pengelolaan perusahaan di negeri lain, pemegang saham, ahli waris dan lainnya. Karena organisasi ICIJ bukan badan pelaksana hukum, dan bersifat nirlaba, maka semua data hanya akan diumumkan langsung kepada masyarakat umum.
Instansi perpajakan juga telah mempersiapkan dokumen selengkapnya berkenaan dengan nama-nama yang tercantum di dalam laporan yang akan diumumkan oleh pihak ICIJ, khususnya jika akan melakukan interogasi dengan pihak yang terkait. Chang menjelaskan bahwa semua bentuk interogasi akan dilakukan secara tertutup guna melindungi hak privasi perorangan.
Chang Sheng-ford menegaskan bahwa ada tidaknya “Panama Papers”, pihak Kementrian Keuangan tentu akan menindaklanjuti setiap kasus penggelapan pajak, walau tentu akan menemukan banyak sekali hambatan. Hal ini dikarenakan proses pelacakan membutuhkan bantuan kerjasama dengan negara-negara lain. Dimana salah satunya berbentuk penandatangan kesepakatan kerjasama bidang perpajakan, dan saat ini Taiwan telah menjalin kerjasama dengan Daratan Tiongkok, Jepang, Kanada dan Itali.