(Taiwan-ROC) Partai Progresif Demokrat (DPP) hari Jumat (1/4) mengelar rapat besar partai, dan dengan resmi merilis “draf peraturan pengawasan perjanjian antar selat Taiwan”, perjanjian kedua belah pihak melalui 3 tahap mekanisme pengawasan “Sebelum, selagi dan setelah”.
Dalam peraturan draf “tahap sebelum”, setelah permasalahan dibahas dan ditetapkan oleh bagian administrasi, Dewan Urusan Daratan Tiongkok dan instansi yang bertanggung jawab harus mempersiapkan laporan pembahasan diberikan pada legislative berwenang; instansi bertanggung jawab diminta untuk mengumpulkan data terkait sebagai peninjauan awal pengaruh terhadap keamanan nasional; pada tahap “selagi”, Dewan urusan Daratan Tiongkok bersama instantsi berwenang terkait memasuki tahap awal pembahasan dan setelah dilaporkan pada Yuan Legislatif, Yuan Eksekutif akan mengajukan rancangan perjanjian pada Yuan Legisltaif, setelah Yuan Legislatif menyetujui dan menandatangani perjanjian, atau Yuan Legislatif melakukan perbaikan dan membahasnya lebih lanjut. Yang terpenting adalah, pengawasan rancangan perjanjian harus diselesaikan dalam waktu 90 hari; apabila terdapat keterlambatan maka keputusan diambil oleh Yuan Legislatif, tidak ada yang namanya “secara otomatis diberlakukan”. Apabila terdapat ulasan beresiko bagi keamanan nasional, maka mereka harus segera menghentikan pembahasan ini.
Terkait dengan tahap “setelah” , Yuan Legislatif akan menghantarkan dokumen perjanjian asli ke Yuan Eksekutif dimana akan mempertimbangkan secara menyeluruh, dan akan memutuskan memberikan tambahan apabila diperlukan; setelah kedua belah pihak antar selat Taiwan menukar dokumen terkait maka berarti perjanjian telah diberlakukan. Namum dalam tahap “setelah”, instansi berwenang memegang wewenang pelaksanaan dan harus memberikan informasi situasi pada Yuan Legislatif
Ker Jian-ming mengatakan, “Kongres memiliki kedaulatan pengawasan, kedaulatan merevisi dan bagian administrasi bertanggung jawab untuk membahasnya, seperti ini peraturan mainnya. Dalam proses seperti ini, kami percaya kami telah melewati berbagai pengawasan, melewati berbagai pukulan dan tempaan, melintasi semua proses yang ada. Kami berharap kongres dapat menghormati pengawasan ini.
Ker jian-ming menegaskan, “peraturan pengawasan perjanjian antar selat Taiwan” merupakan kedaulatan pengawasan Yuan Legislatif, untuk itu di masa mendatang, administrasi pemerintah baru tidak akan mengeluarkan versi lainnya, semua berada di tangan fraksi DPP. Ker Jian-ming mengemukakan, DPP akan sesegera mungkin untuk menyerahkan “rancangan pengawasan perjanjian antar selat Taiwan” pada Yuan Pemeriksa untuk ditinjau, diperkirakan akhir April ini rancangan sudah dapat dikaji lebih lanjut.