(Taiwan, ROC) Fraksi legislatif Partai Progresif Demokratik (DPP) hari Senin, 28 Maret, resmi mengajukan “rancangan undang-undang keadilan transisional,” salah satu janji kampanye pemilu dari presiden terpilih Tsai Ing-wen (蔡英文), yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPP.
Ketua fraksi legislatif DPP Ker Chien-ming (柯建銘) berharap “rancangan undang-undang keadilan transisional,” setelah diluluskan dan dilaksanakan, bisa mempromosikan keadilan transisional, mengimplementasikan tatanan pemerintahan konstitusional demoratis, dan menjernihkan fakta sejarah pelanggaran tatanan kebebasan dan demokrasi pada zaman kediktatoran untuk mempromosikan keharmonisan sosial.
Berdsasarkan rancangan yang diajukan, suatu “Dewan Perkembangan Keadilan Transisional” akan didirikan dibawah Yuan Eksekutif, terdiri dari sembilan anggota, bertugas mempromosikan empat pekerjaan pokok, masing-masing menghimpun dokumen politik, mengoreksi memori sejarah, menjernihkan fakta judisial dan menangani harta partai politik tak sesuai.
Ker Chien-ming mengatakan, “Kami mendesain undang-undang ini sehingga suatu dewan bisa didirikan dan dibawahnya ada empat departemen. Legislatif bersangkutan diharapkan bisa diajukan sesuai jadwal.”
Melalui RUU ini, DPP juga menetapkan regulasi perihal penanganan harta dan dokumen partai politik. Umum beranggapan, tatkala diluluskan, undang-undang ini ditargetkan pada larangan bagi partai berkuasa saat ini Kuomintang (KMT) untuk mendistribusi harta partai setelah menyerahkan kekuasaan pada Partai Progresif Demokratik (DPP) 20 Mei depan.