(Taiwan, ROC) – Terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun ini, Undang-Undang menetapkan masa kerja dari 84 jam dalam 2 minggu, menjadi 40 jam setiap minggu. Dengan kata lain libur 2 hari setiap minggu, yang mengartikan hari libur para pekerja selama satu tahun bertambah 13 hari. Untuk menyesuaikan hal tersebut, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menghapus 7 hari libur nasional yang pada awalnya 19 hari. Hal ini telah mengundang ketidakpuasan para pekerja yang belum diterapkan libur 2 hari setiap minggu dan beranggapan, ini sama halnya dengan penghapusan cuti tahunan yang berkurang 7 hari. Pada hari sebelumnya, Yuan Legislatif telah merubah status yang awalnya tahap refensi, menjadi tahap mengkaji ulang, untuk mengembalikan status libur 7 hari.
Dalam sidang interpelasi, legislator Partai Kuomintang (KMT), Chiang Wan-an (蔣萬安) mengatakan, perarturan saat ini menentukan jam kerja selama 1 minggu yaitu 40 jam. Namun ada kemungkinan perusahaan-perusahaan mengurangi jam beroperasi setiap hari, sehingga para buruh masih harus bekerja selama 6 hari dan belum mencapai target 1 minggu libur 2 hari. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Cheng Hsiung-wen (陳雄文) mengatakan, seluruh hak buruh harus melalui perjuangan lebih dari 5 tahun baru dapat tercapai secara perlahan. Pada awalnya Kemenaker berencana untuk merubah peraturan 7 hari kerja 1 hari libur menjadi, dalam 7 hari harus ada 1 hari libur dan 1 hari libur tetap (minggu), sehingga menjadi 2 hari libur dalam 1 minggu. Namun hal ini tidak boleh diberlakukan terlalu terburu-buru.
Chen Hsiung-wen mengatakan, “Karena (setiap minggu bekerja 40 jam) baru diberlakukan sejak tanggal 1 Januari, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan terlalu terburu-buru. Apabila pengusaha tidak dapat menetapkannya, pengusaha pasti bangkrut, bisa kabur. Para buruh jadi kehilangan pekerjaan. Sehingga tidak ada keuntungan apa-apa.”
Selain itu, legislator partai Demokrat Progresif (DPP) Chung Kong-chao (鍾孔炤) dengan keberatan mengatakan, masa kerja 40 jam seminggu diberlakukan tanpa melalui pembahasan Yuan Legislatif. Terdapat kesalahan prosedur, dimana kekuasaan Eksekutif melebihi kekuasaan Legislatif. Menaker mengatakan, dia tidak salah, hal ini tidak sepenuhnya melanggar aturan perundangan. Jika Partai DPP merasa keberatan, silahkan lakukan saat Partai DPP menjabat.