(Taiwan, ROC)–Menanggapi permasalahan kapal nelayan Taiwan MV Sheng Te Tsai dan MV Lien I Hsing No. 116 yang ditembak di Selat Malaka, Kementerian Luar Negeri pada tanggal 22 Maret mengatakan, berdasarkan keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan media masa setempat, ini memang merupakan tindakan pemerintah Indonesia.
Deputi juru bicara Kemenlu, Li Hsian-chang(李憲章) mengatakan, Kantor Perwakilan Republik Tiongkok di Indonesia(TETO) masih terus mengawasi perkembangan kasus terkait. Apabila informasi telah lengkap dan jelas, Kemenlu akan mengambil tindakan yang sesuai dengan kenyataan yang ada.
Li Hsian-chang mengatakan,“Masalah penembakkan ini tidak bisa disepelekan, walaupun dapat dipastikan 20 awak kapal dalam keadaan aman, namun melakukan penembakkan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum internasional. Tetapi, dikarenakan pihak Indonesia melindungi kawasan ikannya, jadi kami akan memastikan sekali lagi. Kami harus memastikan bukti nyata, keadaan saat itu dan posisi kapal. Selain itu juga akan memastikan apakah saat itu sedang menangkap ikan atau tidak, jadi kami akan memastikan keadaanya, baru akan mengambil tindakan yang sesuai.”
Perdana Menteri Chang San-cheng (張善政) saat sidang interpelasi dengan Yuan Legislatif pagi hari mengatakan, telah meminta pihak perwakilan di luar negeri untuk melakukan investigasi lebih lanjut. PM menegaskan, walaupun kapal kita melakukan pelanggaran penangkapan ikan, pihak asing tidak seharusnya melakukan kekerasan.
Chang San-cheng mengatakan, “Kemarin saat rapat di Kantor Presiden, kami curiga ada kemungkinan serangan kapal pembajak, kemungkinan lain yaitu kapal pemerintah. Awak kapal mengatakan, melihat ada kodenya, sehingga kemungkinan bahwa itu adalah kapal pemerintah lebih tinggi, sehingga Kemenlu telah meminta TETO untuk segera melakukan investigasi. Meskipun ini merupakan Zona Ekonomi Eksklusif, kapal kita seharusnya bisa lewat dengan selamat. Jadi masih banyak hal yang harus diperjelas. Meskipun kapal kita melanggar dan menangkap ikan, tidak seharusnya melakukan kekerasan terhadap kapal kita.”
Li Hsian-chang mengatakan, apabila nelayan Taiwan beroperasi dengan resmi namun kapal pemerintah Indonesia menggunakan cara yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan hukum, Kemenlu pasti akan mengambil tindakkan. Li Hsian-chang menegaskan, pemerintah masih terus berusaha melindungi hak nelayan dan hak menangkap ikan. Kedepannya juga akan mencoba meningkatkan komunikasi perihal perikanan dan hal terkait lainnya dengan pemerintah Indonesia.