Jakarta (RTI/ANTARA) - Hampir seribu sopir taksi berdemonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, menuntut pemerintah menutup aplikasi transportasi berbasis online alias daring.
Demonstrasi anti transportasi berbasis online ini sedang menyasar taksi berbasis online. Ini sudah yang kedua kalinya dan kini lebih masif ketimbang sebelumnya, dan di beberapa kawasan sempat menjadi anarkistis.
Tuntutan mereka ada pada beberapa aspek, yaitu aspek ijin operasional dari Kementerian Perhubungan, ijin aplikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan aspek pajak-retribusi.
Massa demonstran di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika itu, mulai berkumpul sekitar pukul 13.00 WIB. Dengan ratusan mobil taksi, bajaj, bis mikro, dan lain-lain, diparkirkan di dalam kawasan Silang Monas.
Demonstran yang menolak aplikasi transportasi daring sempat menurunkan paksa para penumpang taksi dan menghentikan paksa sopir taksi yang masih beroperasi. Mereka menghentikan beberapa taksi yang melintas, kemudian memaksa penumpang untuk turun.
Tidak peduli siapapun itu, para penumpang kendaraan umum dipaksa turun, termasuk seorang warga negara mancanegara.
Taksi yang beroperasi dirusak dan dilempari batu untuk dipaksa ikut aksi turun ke jalan. Satu taksi sampai spion kiri patah dan retak kaca mobil.
Beberapa badan mobil juga terlihat rusak. Taksi tersebut bertuliskan taksi bandara dari taksi berlambang burung biru.
Salah satu metromini terparkir di depan Monas terlihat rusak parah. Semua bagian kaca pecah serta serpihan kaca masuk di dalam metromini.
Beberapa batu bekas lemparan yang merusak kaca tergeletak di dalam badan bus dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.
DPR nilai petani sejahtera tak impor pangan
Palangka Raya (ANTARA News) - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Edy Prabowo mengatakan bahwa jika para petani hidup sejahtera maka pemerintah tidak akan mengimpor bahan pangan dalam upaya mencukupi kebutuhan dalam negeri.
"Jika pekerjaan sebagai petani memastikan kehidupannya sejahtera, maka akan banyak warga berprofesi petani. Dengan meningkatnya jumlah petani maka produksi pun meningkat. Kita pun akan surplus pangan. Saat itu kita justru dapat mengekspor," katanya saat mengunjungi Taman Teknologi Pertanian Banturung di Palangka Raya, Senin.
Namun, politisi partai Gerindra itu menyayangkan bahwa masyarakat Indonesia kini umumnya enggan menjadi petani. Saat ini jumlah petani terus berkurang, jika pun ada para petani didominasi oleh usia di atas 40 tahun. Indonesia kini minim petani muda, kata Edy.
Oleh karena itu dia meminta pemerintah melalui balai pengkajian teknologi pertanian dapat menumbuhkan dan mengembangkan minat warga dalam bertani. Selain memberi pelatihan, BPTP melalui TTP juga harus mampu menumbuhkan minat warga berprofesi sebagai petani, dan ini yang menjadi tantangan pemerintah di masa mendatang, katanya.
Sementara itu, Kepala BPTP Kalimantan Tengah F F Munier mengatakan, pada dasarnya profesi petani menjanjikan warga untuk sejahtera. Namun, keadaan itu terkendala dalam memasarkan dan pengelolaan pascapanen.
"Maka di sini akan kita ajarkan mereka mengolah produk pertanian yang dihasilkan agar lebih bernilai ekonomi. Di sisi penjualan pun jangan sampai hasil pertanian mentok di tangan tengkulak yang membeli dengan harga murah. Kebanyakan saat ini yg sejahtera tengkulak bukan petani," katanya.
Untuk itu, pihaknya akan mengintegrasikan TTP Banturung dengan TTP di wilayah lain sehingga para petani yang ikut bergabung dapat menimba ilmu pertanian dari wilayah lain.
Dia berharap DPR-RI khususnya Komisi IV yang berkunjung ke daerah ini mendukung program pengembangan pertanian dan peternakan yang direncanakan tersebut.