(Taiwan, ROC) – Hari ini 11 Maret, merupakan hari peringatan 5 tahun bencana nuklir Fukushima, Jepang. Juru bicara Partai Demokrat Progresif (DPP) Ruan Jhao-syong (阮昭雄) mengatakan, sejak bencana nuklir Fukushima, banyak pihak di Taiwan yang memikirkan bagaimana meninggalkan ketergantungan terhadap sumber energy nuklir, mendalami penggunaan energi terbarukan serta membangun “lingkungan rumah tanpa nuklir”, merupakan gagasan partai DPP yang terus dipegang teguh. Selain itu, target negara dengan lingkungan rumah tanpa nuklir tidak hanya hukum yang ditetapkan dalam “Hukum Dasar Lingkungan”, tetapi juga merupakan kesepakatan sosial dan tren pengembangan energi internasional. Setelah dilantik pada tanggal 20 Mei, pemerintahanan yang baru nantinya akan bekerja keras mengejar target “lingkungan rumah bebas nuklir tahun 2025”.
Ruan Jhao-syong menekankan, demi mewujudkan lingkungan rumah masa depan yang aman dan tanpa rasa khawatir, partai DPP berpegang teguh pada 4 sistem lingkungan rumah bebas nuklir, termasuk tidak meneruskan 3 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sudah ada dan memberhentikan pembangunan PLTN nomor 4; pelaksanaan pengawasan keamanan PLTN dan memperkuat mekanisme tanggap darurat bencana nuklir; meminta Tai Power memberikan rencana penghapusan PLTN serta laporan perkiraan biaya; mencari persetujuan sosial dan terus mencari “tempat pembuangan akhir limbah nuklir” yang sesuai. Ruan Jhao-syong mengatakan, apabila pemerintahan baru menjabat, harus lebih mendorong “kebijakan sumber energi baru”, meliputi inovasi bisnis energi, pengurangan emisi karbon, pengembangan energi hijau, inovasi teknologi baru dan lain-lain. Selain itu lebih giat meningkatkan proporsi energi hijau yang bersih sehingga semakin mendekati target untuk lingkungan rumah bebas nuklir tahun 2025.
Jubir partai DPP juga mengatakan, bencana nuklir Fukushima telah mengundang kewaspadaan dan refleksi dunia internasional tentang penggunaan tenaga nuklir. Selama 5 tahun terakhir ini, tidak sedikit negara-negara yang telah berpaling dari sumber energi nuklir. Seperti misalnya, Jerman yang menyatakan bebas energi nuklir tahun 2022, rencana menyisahkan 1 PLTN Korea Selatan yang telah berjalan sejak tahun 2012, dan Pengadilan Daerah Otsu, Jepang, yang pertama kali dalam sejarah memberikan putusan untuk penutupan PLTN. Negara-negara atau kota-kota tersebut, tidak hanya secara aktif segera mempercepat pengembangan energi pengganti dan menyesuaikan energi dengan kebijakan industri, tetapi lebih bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi nuklir dan bahaya dari bencana nuklir.
Ruan Jhao-syong mengatakan, Taiwan memiliki dua masalah struktural energi, yaitu 98% ketergantungan serta keamanan negara bergantung pada sumber energi serta kebutuhan utama pada tenaga nuklir dan pembangkit listrik tenaga fosil, hal ini lah yang menyebabkan masyarakat harus menanggung risiko bahaya lingkungkan dan risiko kesehatan. Dia menambahkan, 3 PLTN Taiwan berada di lokasi yang rawan akan bahaya gempa dan pemerintah sendiri sampai saat ini belum bisa menjamin apakah ada energi pengganti apabila terjadi hal yang serupa seperti Fukushima, dan belum disebutkan bagaimana menangani permasalahan limbah nuklir. Oleh karena itu, partai DPP mengusulkan lingkungan rumah bebas nuklir tahun 2025 serta dengan spesifik merencakanan pengembangan sumber energi Taiwan di masa mendatang.