(Taiwan, ROC) – Komite Urusan Yudisial, Yuan Legislatif Rabu ini (09/03) mengagendakan pembahasan “Rencana Undang-Undang Serah Terima Jabatan Presiden”, termasuk versi dari kaukus partai DPP dan partai NPP diusung. Sekretaris Jenderal Istana Presiden Hsiung Kuang-hua (熊光華) dan Sekjen Yuan Eksekutif Chien Tai-lang (簡太郎) turut hadir.
Dalam sebuah wawancaranya, Hsiung menyampaikan bahwa proses serah terima kepemerintahan berjalan dengan lancar, Istana Presiden, Dewan Keamanan Nasional dan Yuan Eksekutif telah beberapa kali bertemu dengan DPP serta menyerahkan dokumen terkait. Ia menjelaskan bahwa juga sudah bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal Partai DPP Jason Liu untuk membahas soal serah terima.
Ia mengatakan : beberapa hari ini, sampai kemarin, istana presiden di tanggal 2 Maret sudah bertemu dengan Wakil Sekjen DPP juga kemarin saya bertemu dengan Sekjen Jason Liu untuk membahas soal serah terima.
Dalam laporan dari istana presiden disampaikan, apabila Yuan Legislatif menilai perlunya ada undang-undang serah terima jabatan presiden dan wakil presiden dan sesuai dengan konstitusi serta ada kesepakatan antar parpol maka tentu istana presiden menyambut baik rencana ini.
Ketua kaukus partai DPP Ker Chien-ming (柯建銘) menyampaikan, RUU serah terima dinilai perlu dan tidak ada maksud untuk melangkahi hak presiden. Sekjen istana Hsiung menjawab bahwa dalam RUU yang berkaitan dengan melarang melakukan perjanjian dan hak mengajukan nama-nama telah menyinggung hak konstitusi presiden.
Hsiung menjelaskan : Seperti hak melakukan perjanjian, masih ada lagi mempersingkat periode serah terima, sikap istana adalah harus ada kesepakatan di Yuan Legislatif, sesuai dengan konstitusi. Dari versi yang ada di tangan saat ini menyinggung soal pengajuan nama-nama oleh presiden atau perdana menteri harus mendapat persetujuan dari Yuan Legislatif, bila ada pelanggaran maka jabatan, alokasi jabatan atau pengangkatan dianggap tidak sah, ini adalah cara hukum untuk membatasi hak konsitusi presiden.
Sekjen Yuan Eksekutif Chien Thai-lang juga menyampaikan bahwa dalam RUU ada masalah dengan penggunaan kata-kata. Ia menuturkan, pembatasan hak eksekutif presiden bisa dibahas namun tidak boleh membatasi hak konstitusinya.
Legislator dari partai KMT Lin De-fu (林德福) menyampaikan, Dewan Pemilu Sentral (CEC) akan cocok menjadi instansi yang menyaksikan pengalihan kekuasaan. Namun ketua CEC Liu I-chou (劉義周) berpendapat, CEC adalah intansi yang independen, tugasnya adalah berkaitan dengan pemilu, serah terima jabatan presiden adalah kebijakan nasional CEC tidak memiliki kemampuan sampai sejauh itu.