(Taiwan, ROC) – Dua tahun yang lampau, Republik Tiongkok dan Jepang menandatangani “Perjanjian Wilayah Operasional Kelautan”, namun dalam beberapa waktu dekat ini nelayan Jepang meminta pemerintahnya untuk merevisi isi perjanjian itu yaitu melarang nelayan Taiwan memasuki wilayah utara segitiga perairan Kepulauan Yaeyama, dimana hal ini juga telah mengecewakan nelayan Taiwan. Januari yang lalu, nelayan kedua belah pihak sempat melakukan pertemuan namun tidak tercapai kesepakatan.
Saat menerima wawancara, Ketua Asosiasi Nelayan Suao Lin Yueh-ying (林月英) menyampaikan, dalam pertemuan persiapan yang digelar di Okinawa, Jepang, sikap nelayan Jepang sangat keras, namun nelayan Taiwan juga punya pendapat bahwa wilayah Utara kepulaan Yaeyama adalah kawasan ekonomi tumpang tindih dan setelah lewat negosiasi pemerintah kedua belah pihak maka ditandatanganilah “Perjanjian Wilayah Operasional Kelautan Taiwan-Jepang”. Dalam 2 tahun ini, nelayan kedua belah pihak menikmati bersama sumber daya laut di kawasan itu dan penangkapan ikannya, tidak ada masalah yang timbul. Namun beberapa waktu ini nelayan Jepang menyesal, mereka menolak untuk menghormati kesepakatan sebelumnya. Ia berharap Jepang dapat menunjukan sikap yang bijak dalam Pertemuan Pembahasan Perikanan Taiwan-Jepang yang digelar hari ini.
Lin menyampaikan : cara permainannya memang seperti itu, kami juga menghormatinya, juga tidak ada permintaan khusus, setiap pihak lewat negosiasi bertahun-tahun akhirnya tercapai kesepakatan, baik itu operasional dari Timur ke Barat atau Selatan ke Utara, baik itu kapal ikan kita atau mereka, semua orang mengikuti peraturan yang ada. Kalau dibahas ulang tentu tidak ada artinya.
Pembahasan isu perikanan ini digelar 3 hari berturut-turut, selain pejabat terkait yang hadir, kedua belah pihak juga mengundang perwakilan dari para nelayan masing-masing. Topik yang akan dibahas termasuk, jarak antar kapal ikan dan komunikasi penangkapan ikan. Menurut berita yang ada diketahui bahwa, Jepang belum bermaksud meminta untuk mengurangi wilayah tangkapan nelayan Taiwan namun tidak menutup kemungkinan akan diajukan sebagai topik tambahan. Namun, pihak Taiwan sangat tegas dalam melindungi hak nelayan dalam negeri, sehingga diharapkan agar kedua belah pihak dapat saling menghormati semangat dari perjanjian yang telah tercapai sebelumnya.