(Taiwan, ROC) – Tim pengurus serah terima kekuasaan pemerintahan partai Demokrat Progresif(DPP) pada tanggal 22 Februari malam hari secara tertulis merespon perihal “rapat tim pertama serah terima istana presiden”, secara khusus menekankan pentingnya legalisasi “ketentuan serah terima tugas presiden” ; di samping itu, melalui instansi yang dihubungi oleh tim pengurus serah terima kekuasaan pemerintahan DPP, meminta kepada instansi terkait untuk memberikan penjelasan dan informasi mengenai kekuatan stabil hasil pertemuan tahun ini antara Hsia-Lee, proses pelaksanaan menyeluruh dari bulan Mei hingga Nopember dan segala aspek persiapan.
Juru bicara kantor kepresidenan Chen I-hsin(陳以信) pada hari ini(23/2) mengatakan, terkait dengan Yuan Legislatif sedang dalam proses peninjauan“ketentuan serah terima tugas presiden”, Istana kepresidenan menghargai Yuan Legislatif dalam menjalankan wewenangnya dan tidak akan membantah jika proses dalam bentuk legalisasi, akan tetapi dalam kecurigaan dalam masyarakat sosial mengkhawatirkan dalam draf aturan serah terima terdapat bagian yang dapat melanggar konstitusi. Sehubungan dengan hal ini, istana kepresidenan beranggapan pelaksanaan yang dijalankan Yuan Legislatif sepantasnya memperhatikan pandangan masyarakat, seharusnya tidak mengambil tindakan yang meragukan konstitusi.
Tim pengurus serah terima kekuasaan DPP mengharapkan bisa mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan daya listrik, masa air pasang dan penanggulangan epidemi, Chen I–hsin mengatakan antar kedua belah pihak hasil pertemuan pertama kali membuahkan 3 kesimpulan, meminta tim yang mengambil alih segera mengusulkan rancangan terima tugas 520, kemudian ditetapkan dan oleh Yuan Eksekutif akan memberikan putusan, setiap kementerian Yuan Eksekutif mendapatkan otorisasi masing-masing, disesuaikan dengan isi ketentuan, mengadopsi mode fleksibel dalam pelaksanaan serah terima tugas.
Sehubungan dengan hal ini, politikus lebih lanjut mengemukakan, tidak peduli bersifat rahasia atau tidak, informasi yang disampaikan oleh instansi pemerintahan yang diberikan kepada pihak non pemerintahan wajib terlampir, guna menghindari kerancuan hukum dan administrasi, tidak memperhatikan pihak mana yang berkuasa, semua wajib mematuhi aturan yang berlaku, maka pihak pemerintah mengharapkan agar pihak penerima tugas segera memberikan usulan, agar serah terima tugas dapat segera dilaksana.