(Taiwan, ROC) – Setelah rapat yang digelar partai Demokrat Progresif(DPP) dan Istana Kepresidenan pekan lalu, pihak DPP masih menggarisbawahi pentingnya “ketentuan serah tugas presiden”, atau dengan kata lain serah kekuasaan pemerintahan tidak dapat digantikan dengan usulan dari Yuan Eksekutif “pedoman penyerahan tugas pelaksanaan”. Sehubungan dengan hal ini, Perdana Menteri Chang San-cheng pada hari ini(23/2) saat diinterpelasi mengatakan, ada kemungkinan DPP mencampur adukkan antara proses legalisasi dengan tugas serah terima Yuan Eksekutif 520. PM Chang mengatakan, legalisasi ketentuan serah tugas presiden perlu dibahas dalam kongres, akan tetapi pedoman serah tugas ini menjadi masalah yang lain, oleh karena itu, apakah disetujui Yuan Legislatif dan serah terima tugas tidak ada kaitannya.
Chang San-cheng mengatakan, “ada kemungkinan mereka mencampuradukkan dua hal yang berbeda, dikarenakan pada dasarnya merupakan hal yang berlainan, poin penting kami mengenai serah terima jika semua berkesempatan melihatnya, maka dapat mengetahui yang diserahterimakan adalah tugas substantif, tidak ada kaitannya dengan keterbatasan kekuasaan presiden. Saya katakan ini adalah dua hal yang berbeda, aturan serah terima perlu dijabarkan, yang dijalankan oleh Yuan Legislatif, akan tetapi poin serah terima bertuliskan apa yang seharusnya kami laksanakan, sepenuhnya mengungkapkan serah terima informasi dan penjelasan inti.”
Sidang interpelasi Yuan Legislatif pada hari ini Su Chia-chyuan juga mengatakan, ketentuan serah terima tugas presiden tidak hanya berlaku untuk masa transisi presiden dan wakil presiden periode ini, di masa mendatang juga berlaku untuk pergantian partai pemerintahan. Su Chia-chyuan meminta agar setiap partai turut mendukung.
Su Chia-chyuan(蘇嘉全) mengatakan, “setelah dilegalisasi, tidak peduli pergantian partai manakah, kapan periode presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan dapat menggunakan ketentuan ini, oleh karena itu kita tidak dapat menggatakan bahwa hukum ini hanya berguna untuk peralihan presiden dan wapres masa ini saja, jika demikian tidaklah baik, alangkah baiknnya setiap partai dapat lebih terbuka pikirannya, memikirkan masa depan negara, saya yakin akan lebih mudah meloloskan aturan ini.”
Hingga saat ini Yuan Legislatif masih dalam proses interpelasi urusan pemerintahan, media mempertanyakan kapan akan berjalan legalisasi aturan serah terima presiden, jika berdasarkan prosedur Yuan Legislatif ada kemungkinan akan dilegalisasi pada bulan April.