(Taiwan, ROC) – Dalam liputan yang diberitakan oleh media massa beberapa waktu terakhir ini, disebutkan bahwa instansi pemerintah dan asosiasi nelayan Kabupaten Okinawa bersama-sama mengajukan surat pengaduan kepada pemerintah pusat Jepang, agar dapat memperbaiki isi undang-undang yang terangkum dalam Perjanjian Perikanan Taiwan Jepang. Perubahan yang diutarakan meliputi pengecilan kawasan penangkapan ikan bagi nelayan Taiwan, melarang kapal nelayan Taiwan masuk ke kawasan perairan Utara kepulauan Yaeyama. Sehubungan dengan akan digelarnya rapat antara Taiwan dan Jepang terkait masalah perjanjian tersebut pada tanggal 2 Maret mendatang, maka pemberitaan yang diliput oleh media juga menyita perhatian banyak masyarakat.
Perdana Menteri Chang San-cheng pada hari Kamis tanggal 18 Februari dalam rapat Yuan Eksekutif menyebutkan bahwa Dewan Perikanan harus mempertahankan hak nelayan Taiwan dalam rapat Dewan Kesepakatan Perikanan Taiwan Jepang.
Juru Bicara Yuan Eksekutif, Sun Lih-chyun mengatakan, “Sehubungan dengan permintaan nelayan Okinawa untuk memperkecil kawasan penangkapan ikan bagi nelayan Taiwan, kami meminta pihak Dewan Perikanan untuk memperhankan kedaulatan dan posisi nelayan Taiwan dalam rapat yang akan digelar, tidak boleh menyerah dan kedua belah pihak nelayan harus melakukan musyawarah bersama. Hak menangkap ikan nelayan Taiwan harus dilindungi dan pemerintah akan bersikeras untuk hal tersebut.”
Juru Bicara Kementrian Luar Negeri atau MOFA, Eleanor P. Wang di hari yang sama saat ditanya oleh wartawan menjelaskan bahwa isu ini masih belum dimasukkan ke dalam daftar agenda rapat dewan terkait dari pihak pemerintah Jepang untuk bulan Maret yang akan datang.
Eleanor P. Wang mengatakan, “Hingga saat ini, pihak pemerintah Jepang belum mengajukan permohonan untuk memasukkan isu tersebut ke dalam rapat dewan yang ke lima, yang akan digelar pada tanggal 2 hingga Maret mendatang. Jika pihak Jepang meminta kita untuk membahas hal ini, maka pihak pemerintah akan bersikeras untuk mempertahankan prinsip semula, dan meminta pihak Jepang dapat melihat hasil yang dicapai dari perjanjian yang diberlakukan dan memberikan perlindungan sepenuhnya kepada nelayan Taiwan.”
Chang San-cheng menjelaskan bahwa kepulauan Diaoyutai adalah bagian dari wilayah kedaulatan Republik Tiongkok, dan prinsip ini tidak pernah akan berubah. Pemerintah juga tetap menjunjung asas menghindari pertikaian, sikap saling menghormati dan saling membangun kawasan tersebut dengan dasar kedaulatan yang berada di tangan Republik Tiongkok.
Perjanjian Perikanan Taiwan Jepang adalah hasil musyawarah yang tercapai setelah memakan waktu lebih dari 17 tahun masa negosiasi kedua belah pihak. Semua pihak telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat memberikan kesempatan dan keuntungan bagi semua nelayan, dengan turut mengutamakan keselamatan dan menghindari pertikaian yang berkemungkinan terjadi dalam proses pelaksanaan di lapangan.