(Taiwan, ROC) – Setelah Su Chia-chyuan menjabat sebagai ketua Yuan Legislatif, pada hari ini(2/2) pertama kali mengadakan rapat bersama dengan partai berkuasa dan oposisi guna membahas hal terkait dengan Yuan Legislatif. Usai pembahasan dan pertimbangan prosedur pelaksanaan, partai berkuasa dan oposisi memutuskan untuk rapat sidang pertama akan berlangsung pada tanggal 19 Februari mendatang, mengundang PM Chang San-cheng membawa menterinya untuk melaporkan pelaksanaan, usai laporan siap untuk diinterpelasi.
Dikarenakan Su chia-chyuan pernah mengungkapkan perlu adanya reformasi kabinet, menolak dialog tertutup dan musyawarah rahasia, oleh karena itu, pada hari ini usai rapat partai berkuasa dan oposisi tertutup selama 30 menit setelah itu membuka ruang bagi wartawan untuk mewawancarai. Su Chia-chyuan dalam rapat juga mengemukakan, di masa mendatang akan merevisi “pelaksanaan kebijakan Yuan Legislatif”, melalui media dan internet untuk menyebar-luaskan.
Sebelumnya pernah diusulkan untuk rapat pembahasan akan dibuka pada tanggal 23, dikarenakan ketua k--oordinator dari New Power Party (NPP) Hsu Yung-ming(徐永明) mengatakan siswa murid SD, SMP pada tanggal 15 Febuari kembali masuk sekolah, maka Ia mengusulkan sidang rapat Yuan Legislatif sebaiknya ditetapkan pada tanggal 16, dalam pemutusan tanggal ini dibantah secara langsung oleh ketua koordinator DPP, Ker Chien-ming, beranggapan bahwa sidang rapat Yuan Legislatif dan tanggal masuk sekolah siswa tidak ada hubungan, anggota kaukus seharusnya menjaga kualitas politik, membuat keduanya bertengkar mulut.
Ketua pelaksana kebijakan partai Kuomintang(KMT), Lai, Shyh-Bao mengatakan, Yuan Legislatif biasanya akan menggelar pertemuan 521, maka diusulkan pada tanggal 18 hari jumat diadakan rapat. Sekjen partai DPP Wu Ping-jui(吳秉叡) mengingatkan, Yuan Legislatif perlu mempertimbangkan waktu yang memungkinkan bagi Yuan Eksekutif.
Setelah itu, Su Chia-chyuan memutuskan sidang rapat Yuan Legislatif akan berlangsung pada tanggal 19 mendatang, pada hari tersebut mengundang Yuan Eksekutif dan jajaran kementerian untuk memberikan laporan dan interpelasi.