(RTI/ANTARA) - Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, mengatakan, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia yang tangguh dapat mendukung penguatan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Ini menjadi tugas perguruan tinggi khususnya IPB bagaimana menciptakan teknologi yang dapat mempertahankan kemaritiman agar dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia," kata Supandi, dalam acara Oceans Leaders Forum dan Seminar IPB Berlayar 2016 di KRI Banda Aceh-593 yang belayar dari Tanjung Priok menuju lautan lepas, Kamis.
Dia mengatakan, Indonesia dengan lautnya yang luas memiliki keunikan, dengan suhu yang cenderung stabil sehingga kaya akan biota kelauatan. Tetapi, lanjut dia, kondisi laut yang terbuka menempatkan semua jenis ancaman ada di laut Indonesia, mulai dari kerusakan lingkungan, penyerobotan wilayah, kapal ilegal, ilegal TKI, dan lainnya.
Menurut dia, penguatan pertahanan maritim sama dengan membangun maritim satu negara. Seperti Amerika Serikat pada 1900 tidak memiliki armada laut nasional, semua armada yang digunakan merupakan milik asing.
Ia mengatakan, apa yang dilakukan Amerika Serikat dapat menjadi contoh Indonesia untuk membuat perencanaan pembangunan kemaritiman, karena tanpa itu negara akan kesulitan mengisi strategi poros maritim dunia.
Selain industri kemaritiman, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang tangguh. Oleh karena itu harus ada implementasi yang erat antara tiga pihak yakni pemerintah, instansi dan stakeholders pelaku bisnis dan swasta.
Ia mengatakan, menentukan kemaritiman Indonesia juga perlu didukung sumber daya manusia yang berpartisiasi di bidang itu.
Dengan kekuatan sumber daya manusia yang berpartisipasi satu persen, Indonesia tidak akan mampu membangun kemaritimannya.
"Paling tidak perlu 30 persen kepartisipasian, atau sekitar 80 juta dari penduduk Indonesia. Dan hitung-hitungan yang saya lakukan perlu 350 tahun untuk membangun jumlah partisipasi di kemaritiman," katanya. Hitungan itu, kata dia dipakai saat Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, selama itu pula Indonesia kehilangan kemampuan kemaritimannya.
Ade mengatakan, poros maritim dunia merupakan keniscayaan, karena posisi Indonesia yang diapit dua benua, tela menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Selain itu, lanjut dia, negara telah membangun pondasi kemaritiman Indonesia melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menekankan. Indonesia yang hidup dalam NKRI tersebut berada dalam suatu kesatuan kewilayahan yang berbentuk kepulauan (Nusantara).
Ade menjelaskan, sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Banyak Kepala Staf AL luar negeri mempertanya TNI AL akan menguasai dunia. Menurutnya, Indonesia bagian dari lalu lintas dunia, tercatat 120.000 kapal melewati perairan Indonesia, setiap bulan sebanyak 10.000 kapal.
Kondisi ini, lanjut dia, berbeda dengan kondisi Indonesia pada zaman Kerajaan Sriwijaya yang menjadi sejarah masuknya ajaran Hindu yang dibarengi dengan masuknya perdagangan antar negara.
Dikatakan dia, Indonesia harus memiliki instrumen dan sumber daya yang berkecimpung atau dikecimpungkan dalam kemaritiman, jika itu tidak dimiliki, maka semakin terabaikan kemaritiman Indonesia.