(Taiwan, ROC) Yuan legislatif pada hari ini(13) menjadwalkan untuk melakukan peninjauan pengawasan perjanjian antar selat dengan usulan yang akan dilampirkan untuk dibahas lebih lanjut, kemudian draf revisi hukum penarikan pemilu, hal ini memicu kemarahan dari partai oposisi. Legislator dari partai Serikat Solidaritas Taiwan(TSU) pagi hari pukul 09:00 menduduki podium mengambil alih, diikuti legislator partai demokrat progresif(DPP) melakukan aksi protes, ketua yuan legislatif, Wang Jin-pying meminta pembahasan secara musyawarah namun mereka tidak mendengar.
Ketua pelaksana dari partai DPP, Kao Jyh-peng(高志鵬) mengatakan, dalam posisi DPP tidak ingin melakukan perlawanan, namun tidak juga takut melawan, jika saja partai Kuomintang(KMT) masih terus berdiri dengan posisi melawan kepentingan masyarakat, di masa mendatang sidang legislatif tidak akan lagi berlangsung dengan tertib damai. Ia mengatakan, walau bagaimanapun aturan pengawasan maupun hukum penarikan, partai KMT tidak boleh melangkahi. Sekjen partai DPP, Wu Ping-jui(吳秉叡) mengatakan: partai DPP mengajukan petisi hampir 300 kasus, jika antar partai berkuasa dan oposisi masih belum dapat bermusyawarah, maka dalam sidang legislatif menjadi kosong dan sama sekali tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Sekjen komite pusat kebijakan partai KMT, Lin Hung-Chih(林鴻池) mengatakan, partai DPP yang meminta pengambilan suara secara per kasus, jika saja memenuhi aturan prosedur, partai KMY akan menerima dengan senang hati, namun partai DPP sendiri yang menarik kembali, tindak mereka yang sengaja membiarkan pembahasan menjadi kosong.
Lin Hung-Chih(林鴻池) menekankan, dalam rancangan amandemen penarikan pemilu dan standar penarikan, dari langkah-langkah dan ketentuan anti pemalsuan, jika partai DPP keberatan, maka KMT juga bersedia untuk tidak membahas terlebih dahulu, namun sangat diharapkan agar ketentuan pengawasan perjanjian antar selat dapat segera disampaikan untuk ditinjau lebih lanjut, hasilnya dari partai DPP tetap memberikan bantahan. Ia menekankan, DPP pada pertemuan kali ini secara total telah melanggar aturan dan menduduki podium sebanyak 41 kali, tindakan yang menjadi kebiasaan dalam sidang legislatif, dalam hal partai KMT mengutuk tindakan aneh dari DPP.