(Taiwan, ROC) – Presiden Ma Ying-jeou pada hari Jumat tanggal 18 Desember mengikuti seminar yang digelar untuk para mahasiswa di Universitas Nasional Teknologi Taipei atau NTUT. Saat kegiatan tanya-jawab yang dilangsungkan, para pelajar asal Daratan Tiongkok mengajukan masalah mengenai keikutsertaan mereka dalam program Asuransi Kesehatan Nasional. Presiden Ma menyampaikan bahwa dirinya mendukung usulan tersebut, karena masalah kesehatan juga bagian dari hak asasi manusia dan Askes Nasional adalah salah satu bentuk implementasi dari kepedulian HAM pemerintah. Presiden Ma juga sempat menyinggung kerancuan sikap Ketua Umum partai DPP, Tsai Ying-wen yang juga menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut, namun tetap bersikeras untuk mengajukan perubahan Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional di Yuan Legislatif.
Para mahasiswa yang berasal dari Daratan Tiongkok menyampaikan rasa takutnya jika jatuh sakit selama masa kuliah di Taiwan, karena tidak memiliki Askes Nasional seperti pelajar lainnya. Hal ini juga menimbulkan kesan diskriminasi bagi para pelajar asal Daratan Tiongkok.
Untuk hal ini, Presiden dan Yuan Eksekutif mendukung usulan tersebut, namun Partai DPP dan Partai TSU menolak usulan yang diajukan, dan bersikeras untuk melakukan perubahan undang-undang terkait terlebih dahulu. Presiden berpendapat sekalipun jika dihitung dari beban biaya yang akan ditanggung, mengingat generasi muda adalah masa yang tidak mudah terserang penyakit, masih terbilang memberikan masukan pendapat bagi instansi terkait, dengan mengambil contoh jumlah pemasukan askes dari pelajar asing tahun lalu sebanyak NT$ 105 juta, sementara biaya pengklaiman yang diajukan hanya sebanyak NT$ 45 juta.
Presiden Ma mengatakan, “Saat ini bukan hanya buruh asing, pelajar asing dan pelajar Tionghwa perantauan saja yang dapat ikut serta dalam Askes Nasional, bahkan para narapidana yang ada di dalam penjara juga diikutsertakan dalam Askes Nasional. Saya rasa tidak beralasan unttuk menolak keikutsertaan pelajar Daratan Tiongkok, tidak perlu emosi menanggapi usulan ini, dan bisa menggunakan cara sama yang diberlakukan untuk para pelajar asing. Tsai Ying-wen menyatakan dukungan, namun dalam Yuan Legislatif malah menolak dan mengharuskan untuk melakukan perubahan undang-undang, saya rasa ini sangat tidak ikhlas. Harus dilakukan dengan niat, mengingat jumlahnya juga tidak banyak, tidak akan membebani keuangan instansi terkait, sehingga tidak perlu berkelit. Untuk itu saya mendukung usulan ini.”
Sehubungan dengan kepedulian mahasiswa akan hubungan antar selat, Presiden Ma kembali mengungkapkan pondasi kuat dalam perkembangan perdamaian antar selat adalah berpegang teguh terhadap “Konsensus 92, satu Tiongkok dengan persepsi masing-masing”. Ma juga menyampaikan hal yang sama saat bertemu dengan Pemimpin Daratan Tiongkok, Xi Jin-ping bulan November lalu, dengan menambahkan bahwa prinsip “Satu Tiongkok dengan persepsi masing-masing” tidak akan memunculkan persepsi yang berantakan. Sekalipun konsep ini tidak sempurna, namun masih dapat dijalankan untuk memberikan keuntungan yang besar bagi Taiwan. Dirinya juga berharap siapapun yang terpilih pada tahun depan, dapat terus melanjutkan program yang berpondasikan Konsensus 92, karena hal ini baru dapat menguntungkan pihak Taiwan.