(Taiwan, ROC) Melalui prosedur sidang legislatif yang berlangsung pada tanggal 6 masih belum dapat memastikan agenda yuan legislatif, dari partai opisisi di hari ini(9) saat memulai pertemuan ini, mengusulkan agenda tambahan sehingga mulai terjadi perselisihan.
Partai Demokrat Progresif(DPP) mengusulkan sejumlah perihal yang akan dibahas dalam sidang legislatif, termasuk meminta perdana menteri Jiang Yi-huah untuk merevisi kebijakan untuk pembangunan PLTN ke-4, memberikan laporan khusus yang disampaikan dalam sidang yuan legislatif dan mengambil keputusan untuk menghentikan pembangunan PLTN ke-4, dan segera memberhentikan segala proyek pembangunan PLTN ke-4, berdasarkan hukum lingkungan mempromosikan Taiwan sebagai negara yang bebas nuklir. Partai solidaritas Taiwan(TSU) juga mengusulkan membatalkan anggaran pembangunan PLTN ke-4 di tahun ini untuk pabrik nuklir satu dan dua, sehingga yuan eksekutif dapat segera menghentikan pembangunan PLTN ke-4.
Partai Kuomintang(KMT) terhadap usulan tersebut menyatakan suara bantahan, walaupun dapat dikatakan jumlah suara dari partai KMT yang jauh lebih besar, namun beberapa anggota legislator KMT seperti Lee Ching-hua、Lin,Kuo-cheng、Luo Shu-lei、Ting Shou-chung、Luo Ming-cai、Lu Yu-ling saat pengambilan suara ternyata mereka memberikan dukungan ke partai oposisi, terutama Lee Ching-hua paling banyak memberikan bantahannya. Walaupun tidak sampai memberikan pengaruh, namun dari partai KMT akan disesuaikan dengan ketentuan dari partai.
Sekjen pusat kebijakan partai KMT, Lin Hung-Chih mengatakan: “akan disesuaikan dengan ketentuan hukum partai Kuomintang untuk melaksanakan hukuman denda, setiap kasus dengan denda sebesar 10.000, seperti hari ini suara yang diberikan 10 kali, maka paling banyak akan didenda hingga 50.000.”
Lee Ching-hua saat pemberian suara menyatakan “tidak ada jalan untuk kembali”, dan menekankan partai KMT juga mengetahui dirinya tidak setuju dengan pembangunan PLTN ke-4, sebelumnya pernah meminta dirinya untuk mengusulkan referendum pembangunan PLTN ke-4.
Selain itu, dalam rangka mendapatkan draf untuk pengawasan perjanjian antar selat, terdapat pengaturan utama dalam 7 versi, partai Kuomintang(KMT) dan partai DPP akan memberikan usulan, pagi hari juga akan meloloskan usulan dari DPP dan akan mengusulkan pembahasan kembali.