(Taiwan, ROC) Semua pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Republik Tiongkok di Pulau Taiping bertujuan menawarkan “suplai” serta “pemeliharaan” untuk meningkatkan mutu hidup personel lokal, dan untuk mentransformasi pulau tersebut sebagai suatu pusat riset sains, bantuan darurat dan pelestarian lingkugan.
Untuk itu, dibangunnya mercu suar baru dan direnovasinya pelabuhan di Taiping tidak hanya akan membantu melancarkan pensuplaian materi di sana, juga akan meningkatkan keamanan navigasi bagi kapal yang beroperasi di perairan sekitar dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan regional.
Demikian diungkapkan Kementrian Luar Negeri (MOFA) melalui suatu keterangan pers yang dirilis Senin (14/12), merespon kontroversi yang muncul dengan perjalanan Menteri Dalam Negeri Chen Wei-zen (陳威仁) ke Pulau Taiping untuk memimpin upacara inaugurasi suatu mercu suar baru pada hari Sabtu (12/12).
Tidak lama setelah kunjungan tersebut, juru bicara Departemen Luar Negeri Vietnam Le Hai Binh mengecam aksi Taiwan sebagai “ilegal dan tidak valid” karena Vietnam memiliki kedaulatan atas Kepulauan Stratly di Laut Tiongkok Selatan.
Merespon kecaman tersebut, MOFA menegaskan kembali, berdasarkan undang-undang internasional, tidak perlu diragukan bahwa Republik Tiongkok adalah pihak yang memiliki kedaulatan atas Laut Tiongkok Selatan, termasuk kepulauan Nansha, Xisha, Zhongsha dan Dongsha serta perairan sekitarnya.
Kedaulatan atas Pulau Taiping, salah satu bagian dari kepulauan Nansha, adalah milik Republik Tiongkok dan berada dibawah yurisdiksi Distrik Cijin, Kota Kaohsiung di Taiwan selatan, lanjut MOFA.