(Taiwan, ROC) - Legislator dari partai berkuasa, Partai Kuo Min Tang (KMT) Lin Yu-fang hari Kamis tanggal 3 Desember, ketika menginterpalasi Menteri Pertahanan Nasional, Kao Kuang-chi, mengemukakan, beberapa hari lalu dalam laporan Bloomberg melaporkan, pertengahan bulan Desember, Amerika Serikat akan mengumumkan penjualan senjata militernya ke Taiwan, diperkirakan akan menjual 12 kendaraan amfibi AAV-7, jumlah yang disediakan ini masih belum memenuhi kebutuhan yang direncanakan kementerian pertahanan nasional Taiwan. Lin Yu-fang meminta Kao Kuang-chi untuk memverifikasi isi laporan tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada.
Kao Kuang-chi mengemukakan, pihak Amerika Serikat tidak membenarkan maupun membantah laporan ini. Ia menekankan, pihak AS tengah mempersiapkan penjualan ini, setelah dipastikan maka akan memberitahukan pihak Taiwan.
Kao Kuang-chi mengatakan, “Yang kami butuhkan dan pesan adalah 36 kendaraan. Pihak Amerika Serikat masih belum memberitahukan informasi terbaru pada kami. Mereka tidak menyebutkan data seperti yang dilaporkan Bloomberg. Pihak Amerika menyampaikan mereka tengah mempersiapkan, nanti setelah dipastikan baru memberitahu ke kami, kami akan kembali memberikan penjelasan pada seluruh masyarakat. Mungkin ini angka spekulasi dari Bloomberg.
Selain itu, Lin Yu-fang beberapa hari ini juga prihatin dengan masalah saling membebaskan pegawai intelejen antar selat Taiwan, mempertanyakan, apakah kementerian pertahanan akan bertindak sesuai dengan peraturan “Undang-undang kerja intelejen”, apakah pihak Taiwan akan memberikan gaji pada 2 intelejen yang dibebaskan ini? Kao Kuang-chi merespon dengan membeberkan, pihak kementerian pertahanan akan berdasarkan peraturan hukum yang ada.
Kao Kuang-chi mengatakan, “Kami akan berdasarkan peraturan hukum yang ada, tidak peduli pembayaran gaji semasa pelatihan militer atau setelah kompensasi atau bonus, kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Mengenai apakah akan memberikan medali penghargaan pada kedua intelegen? Kao Kuang-chi mengemukakan, Kantor Berita Militer (MIB) dan Biro Keamanan Nasional (NSB) tengah memusyawarahkannya.