(Taiwan, ROC) – Hari ini(1/12) Yuan Legislatif meloloskan “beberapa revisi aturan perlindungan kaum penyandang cacat”, mengatur pengusaha bidang transportasi wajib secara menyeluruh untuk memberikan pelayanan memadai bagi kaum penyandang cacat, jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak ada perbaikan, maka akan dikenakan sanksi minimal 10.000 dolar Taiwan, maksimal 50.000 dolar Taiwan.
Berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas sarana yang memadai tanpa kendala di dalam negeri terus ditunda dan sulit direalisasikan,Yuan Legislatif pada tanggal 1 Desember melalui sidang pembacaan ke-3 meloloskan beberapa aturan revisi perlindungan kepada kaum penyandang cacat, dalam hal ini memperbaiki hak kepentingan transportasi, hak mendapatkan pekerjaan, hak pengobatan, dukungan layanan yang berorientasi bagi penyandang cacat.
Anggota kaukus partai Kuomintang(KMT), Yang Yu-hsin memberikan usulan revisi aturan ini mengatakan, Taiwan yang menjalankan aturan perlindungan hak kepentingan bagi penyandang cacat tidak meminta kepada perusahaan jasa angkutan memberikan pelayanan yang memadai, saat pemerintah akan menggerakkan sarana transportasi tanpa kendala secara menyeluruh menjadi terhambat, adanya aturan baru yang direalisasikan, sehingga pelayanan tanpa kendala menjadi kewajiban bagi pengusaha, di masa mendatang mencakup transportasi kereta api, angkutan jalan tol, kereta MRT, angkatan udara maupun angkutan laut semua wajib memberikan pelayanan tanpa kendala. Yang Yu-hsin mengatakan: “setelah aturan direvisi, semua jenis angkutan umum wajib memberikan layanan tanpa kendala, jika tidak dapat dilaksanakan, baru akan diganti dengan program subsidi. Revisi aturan ini dapat menjadikan Taiwan sebagai negara memiliki transportasi bebas kendala, menjadi contoh dasar aksesibilitas tanpa kendala yang diyakini di mata internasional.”
Selain sektor transportasi, aturan baru juga mengatur untuk bangunan umum, lapangan kegiatan umum juga dapat memberikan kenyamanan bagi penyandang cacat, jika tidak memenuhi kondisi demikian maka ijin membangun tidak akan diberikan.
Di sisi lain, aturan baru juga meminta kepada instansi pemerintah kabupaten kota terkait turut memberikan pelayanan sikronisasi layanan dengar-tulisan, usulan yang diangkat oleh anggota kaukus partai KMT, Jiang Qi-chen mengemukakan, dalam hal ini sangat membantu komunitas tunarungu atau kemampuan bahasa yang terbatas. Jiang Qi-chen: “masih ada sebagian orang yang dikarenakan usia tua, indera pendengaran berkurang atau akibat kecelakan menyebabkan gangguan pendengaran, dikarenakan di masa lalu tidak belajar bahasa isyarat, instansi terkait memberikan layanan interpreter bahasa isyarat namun sulit dimengerti, maka sebenarnya sangat diperlukan layanan sinkronisasi layanan untuk dengar-tulisan, melalui tulisan, bagi tuna rungu akan mudah memahami informasi publik.”
Aturan baru juga diloloskan terlampir kesimpulan, meminta kepada kementerian kesehatan dan kesejahteraan untuk memberntuk sistem layanan dengar-tulisan dan tahun depan akan memberikan bimbingan pelatihan kepada seluruh kabupaten kota.