(Taiwan, ROC) – Kepala Dewan Pertanian, Chen Bao-ji pada hari Kamis tanggal 19 November saat ditanya oleh pihak wartawan memastikan bahwa Nota Kesepahaman Industri Perikanan Laut Taiwan dan Filipina telah ditandatangani kurang lebih 3 pekan yang lalu. MoU tersebut langsung ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan Filipina di Taiwan, sementara dari pihak Taiwan sendiri diwakili oleh Kementrian Luar Negeri, untuk bagian pihak saksi dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pertanian. Berita penandatanganan ini tidak diumumkan kepada masyarakat, karena adanya permintaan dari pihak Filipina agar tidak perlu diberitakan terlebih dahulu, guna menghindari pengaruh negatif yang berkemungkinan terjadi seiring dengan penyelenggaraan Forum APEC. Hal ini juga termasuk untuk menghindari timbulnya kontroversi di kawasan Laut Selatan.
Chen Bao-chi mengatakan “Kesepahaman antara Taiwan dan Filipina bidang perikanan telah ditandatangani, namun pihak Filipina meminta guna menghindari terjadinya berbagai masalah yang tidak diperlukan semasa berlangsungnya Forum APEC, maka hal ini diserahkan kepada Kementlu. Untuk itu Kemenlu mewakili negara menandatanganinya, dan kami bertindak sebagai saksi.”
Terkait dengan isi dari perjanjian, Chen Bao-chi membeberkan, kurang lebih sama seperti hasil kesepakatan sebelumnya, seperti jika terjadi kontroversi harus segera menghubungi pihak kami, tidak menggunakan kekuatan senjata dan menyelesaikan masalah melalui saluran yang disediakan oleh ke dua belah pihak serta membebaskan petugas perikanan.
Pejabat tingkat tinggi dari Filipina pada hari yang sama juga membenarkan telah ditandatanganinya “Nota Kesepahaman Kerjasama Industri Perikanan Laut antara Taiwan dengan Filipina” pada awal bulan November sebagai kerangka proses penegakkan hukum perairan Taiwan dan Filipina, untuk menghindari terjadinya kembali insiden seperti “Guang Da Hsing”.
Pejabat Kemenlu Taiwan menyampaikan, penandatanganan perjanjian kerjasama penegakan hukum perikanan Taiwan dan Filipina dilakukan pada tanggal 5 November di Taipei diwakili oleh kantor perwakilan Taiwan untuk Filipina, Lin Soong-huan dan kantor perwakilan Filipina untuk Taiwan, Antonio L. Basilio: Ketua Kantor Ekonomi dan Budaya Manila untuk Taiwan (MECO), Amadeo Perez, Jr. dan Kepala Dewan Perikanan Taiwan sebagai saksi, sekarang ini direncanakan paling cepat dalam rapat tanggal 20 November pagi akan mengumumkan mengenai isi kesepahaman.
Berdasarkan informasi dari pihak Filipina, perjanjian terdiri dari 7 bagian, nantinya menghindari pengunaan kekerasan, mendirikan sistim pelaporan darurat, dan membentuk mekanisme pembebasan, ketiga ini telah dimasukan ke dalam cakupan kesepahaman.
Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan pihak Filipina, untuk menghindari tindakan kekerasan dalam upaya penegakkan hukum kelautan, pihak yang menangkap kapal nelayan yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal, dalam kurun waktu satu jam harus memberikan laporan kepada DewanPerikanan, Coast Guard dan Kantor Perwakilan terkait.
Jika terdapat bukti terkait dari kapal nelayan yang tertangkap, apabila pihak terkait dapat mengajukan jaminan atau membayar sanksi denda, maka dalam waktu 3 hari tahanan harus dilepaskan.
Terkait dengan batasan cakupan hukum laut, pihak Filipina masih bersikeras dengan 24 mil wilayah laut berdasarkan perhitungan 12 mil laut territorial ditambah dengan 12 mil wilayah laut zona tambahan. Tetapi pihak Taiwan beranggapan, berdasarkan hukum Internasional, cakupan hukum laut Filipina hanya 12 mil laut.