(Taiwan, ROC) – Kalangan wanita di Taiwan berharap agar ada undang-undang khusus yang mengatur subsidi kerugian saat melahirkan dimana negara dapat menjadi penengah kemungkinan muculnya resiko saat ibu melahirkan, dimana hal ini dapat mengurangi pertentangan yang terjadi antara kaum hawa dengan juru bidan dan hal ini mendapat persetujuan dari kalangan legislator dimana saat ini, kasus terkait sudah diajukan sampai ke tingkat komite kesejahteraan sosial dan perlindungan lingkungan, diharapkan RUU dapat diloloskan sesegera mungkin.
Legislator KMT Huang Chao-sun (黃昭順) Rabu ini (18/11) menyetujui perlu adanya UU terkait, karena mampu mengurangi perselisihan medis. Legislator DPP Lin Su-fen (林淑芬) juga menegaskan, resiko melahirkan kaum ibu adalah berhubungan dengan perkembangan masa depan negara, ditambah lagi masalah tingkat kelahiran Taiwan semakin rendah, kekurangan tenaga bidan, masalah perselisihan medis terus terdengar sehingga perlu adanya hukum untuk melindungi kaum hawa.
Legislator Lin menyampaikan : kita menyadari bahwa melahirkan itu ada resiko yang haurs dipikul, oleh karena itu kita berharap dengan adanya hukum terkait, yaitu ditanggung oleh negara, hal ini juga disebabkan sekarang tingkat kelahiran yang rendah telah menjadi masalah negara, masih ada lagi masalah perselisihan medis, proses melahirkan yang medikalisasi berlebihan, sehingga karena masalah-masalah itu, didalam mekanismenya kita tambahkan mekanisme ganti rugi.
Legislator DPP Tien Chiu-cing (田秋堇) menyampaikan, sejak tahun 2012 Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) mendorong “Program percobaan bantuan kerugian saat melahirkan”, hasilnya cukup memuaskan karena dapat mengurangi perselisihan medis, namun dalam pelaksanaanya tidak ada sumber dana yang stabil, hanya dapat lewat legalisasi, dianggarkan oleh pemerintah, baru dapat memberikan jaminan kepada kaum ibu-ibu.
Menteri MOHW Chiang Been-huang (蔣丙煌) menghormati RUU terkait, namun untuk jangkauan ganti rugi serta anggarannya masih bermasalah, perlu dibicarakan lebih lanjut.