(Taiwan, ROC) – Program kerja terkait dengan pelayanan kantor polisi yang dapat berpindah tempat, agar memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang awalnya dicanangkan oleh Pemda Kota Taipei, pada akhirnya akan dihentikan. Menteri Dalam Negeri, Chen Wei-jen tanggal 29 Oktober menjelaskan pihaknya dapat menerima hasil kegagalan tersebut dengan lapang dada, selain itu juga menegaskan pentingnya kantor polisi yang berada di suatu tempat khusus, tanpa harus berpindah-pindah.
Walikota Taipei, Ko Wen-jer sejak duduk di kursi pemerintahannya, secara giat ingin mewujudkan program kerja yang pernah diutarakannya saat kampanye pemilu. Program tersebut untuk awalnya dilaksanakan di beberapa lokasi penting di sekitar kota Taipei. Tetapi selang 3 bulan pelaksanaannya, tidak ada masyarakat yang mengunakan fasilitas tersebut. Untuk itu instansi kepolisian kota Taipei memutuskan untuk menghentikan program tersebut mulai dari tanggal 1 November. Selain itu juga akan kembali menggunakan sistim lama yakni pengutusan secara langsung ke wilayah atau tempat yang mengalami masalah, selain itu juga tetap akan ada sistim patroli secara acak.
Sehubungan dengan hal itu, Menteri Dalam Negeri Chen Wei-jen mengatakan, “Kantor polisi yang bersistim bergerak dan berpindah sebenarnya ditujukan untuk pelayanan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan, atau lokasi kejadian kasus yang berada jauh di luar kota. Sebelumnya, pihak Pemda Taipei ingin melakukan perubahan akan fungsi kantor polisi yang ada, tetapi hasil yang dicapai tidak sebaik yang dibayangkan. Dengan adanya perubahan seperti demikian, kami juga dapat menerimanya dengan lapang dada”
Saat pihak media menanyakan apakah akan menyarankan kepada Pemda Taipei agar dapat mengembalikan keberadaan kantor polisi seperti sebelumnya. Chen menjawab bahwa setiap daerah memiliki masalah dan kepentingan yang berbeda, untuk itu Kemendagri akan menghormati keputusan dari masing-masing pemerintah daerah terkait.