(Taiwan, ROC) “Konsensus 1992” yang diajukan berdasarkan Undang Undang Dasar sama sekali tidak akan merugikan Taiwan. Prinsip yang ditaati dalam penetapan kebijakan Daratan Tiongkok ini tidak hanya belum kadaluarsa, bahkan masih bisa dipakai cukup lama karena masih banyak potensinya yang belum dikembangkan.
Demikian diungkapkan Presiden Ma Ying-jeou dalam suatu wawancara bersama stasiun televisi ETToday yang disiarkan pada hari Senin (26/10).
Ma mengetengahkan, kalangan oposisi sering mengritik bahwa “konsensus 1992” adalah gagasan yang diajukan oleh pihak Daratan Tiongkok untuk memojokkan Taiwan, tapi sebenarnya gagasan tersebut diajukan oleh Taiwan berdasarkan UUD, maka Ma tidak mengerti mengapa partai oposisi Partai Progresif Demokratik (DPP) selalu terikat oleh ideologinya sendiri dan menolak “konsensus 1992.”
Presiden Ma mengatakan, “Konsensus 1992 juga bisa menjamin ruang kegiatan tertentu bagi Taiwan sehingga tidak sampai sepenuhnya tercekik. Bagi Daratan Tiongkok, yang dia minta adalah ‘satu Tiongkok.’ Untuk itu, ada keuntungan bagi kedua pihak melalui prinsip dengan desain yang sederhana ini.”
Berkat kesepakatan tersebut, Ma menegaskan, perdamaian dan kemakmuran antar Selat Taiwan telah dipertahankan sepanjang tujuh tahun silam dan situasi yang tidak pernah dicapai di masa lampau ini telah meraih kepastian dari masyarakat internasional.
Kepala negara juga mengritik prinsip yang diajukan kandidat presiden DPP Tsai Ing-wen melalui kampanye pemilunya. Menurut Ma, Tsai selalu mengatakan akan berusaha “mempertahankan kondisi saat ini,” tapi tidak pernah mengajukan cara untuk mencapai target tersebut.
Sekedar informasi, “konsensus 1992” adalah kesepakatan yang dicapai antara Taiwan dan Daratan Tiongkok dalam pertemuan antar Selat Taiwan pada tahun 1992. Menurut konsensus itu, kedua pihak setuju bahwa hanya ada satu Tiongkok, tapi masing-masing pihak bisa menginterpretasi prinsip “satu Tiongkok” secara individu.