(Taiwan, ROC) – Sehubungan dengan pihak Pemerintah Daratan Tiongkok yang mengeluarkan kartu ijin masuk ke Daratan Tiongkok bagi penduduk Taiwan, telah menyebabkan banyaknya perdebatan. Kepala Dewan Keamanan Nasional atau NSB, Yang Guo-Qiang pada hari Kamis tanggal 22 Oktober dalam rapat interpelasi di Yuan Legislatif menyebutkan bahwa setelah pihak Daratan Tiongkok mengeluarkan sistim baru berupa kartu ijin masuk, maka pihak NSB segera melakukan analisa mendetail, dan hasil terakhir menimpulkan bahwa fungsi kartu ijin masuk tersebut sama persis dengan sistim lama yang diterapkan yang berupa buku sejenis paspor.
Yang Guo-Qiang mengatakan, “Sebegitu kartu ijin masuk diedarkan, pihak NSB segera melakukan analisa mendetail, kami sebelumnya mencurigai adanya fungsi pelacakan lokasi si pemilik, termasuk sidik jari, data informasi pribadi, dan sim card yang ada tidak dapat dikopi ulang. Sehingga disimpulkan bahwa fungsi dari kartu tersebut sama dengan sistim lama yang berupa buku.”
Berkenaan adanya isu tentang sistim kartu yang diibaratkan dengan “Perang untuk reunifikasi”, Yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah masalah pribadi perorangan semata.
Sehubungan dengan akan diselenggarakan pemilu presiden dan anggota legislator pada tahun depan, salah seorang legislator dari partai DPP, Hsiao Bi-khim mempertanyakan pihak NSB tentang kesiapsiagaan dan pengendalian informasi dari Daratan Tiongkok seputar masalah reunifikasi. Yang menjawab bahwa pihak NSB terus melakukan pemantauan terkait hal yang dikhawatirkan tersebut.
Untuk masalah seputar Laut China Selatan, Yang Guo-Qiang menyarankan bagi Taiwan untuk tidak memberikan pendapat dalam hal tersebut, karena akan mendatangkan berbagai tekanan baik dari pihak Amerika maupun dari Daratan Tiongkok.